Direktur PDAM Gelapkan Asset Daerah

Friday, 29 May 2009 11:50

Meulaboh | Harian Aceh - Ditrengarai menggelapkan asset daerah, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Meulaboh, Safrizal dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat.

Dalam pertemuan dengan dewan, Kamis (28/5), Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE memaparkan hasil temuan pansus dewan tentang penggunaan Rp40 juta dana oleh Safrizal untuk melancong ke Beijing, Cina. “Hal ini melanggar aturan,” kata Ramli.

Selain itu, Ramli juga mengatakan berdasarkan temuan pansus, Safrizal telah menjual mobil asset daerah tanpa persetujuan DPRK, “Mobil itu dibongkar di SMK dengan cara mengupah pada orang,” ungkapnya.

Sementara itu, Safrizal saat memberi jawaban atas tudingan dewan mengatakan dirinya pergi ke Baiijing guna meloby sebuah NGO yang menangani masalah air bersih, namun sampai saat ini belum berhasil. “Kalau pun uang yang saya gunakan melanggar aturan, saya siap menggatinya,” katanya. Sedangkan terkait masalah jual mobil asset daerah tersebut, Direktur PDAM tidak memberi jawaban. Dewan berencana akan melimpahkan masalah tersebut kepada pihak berwajib untuk di usut tuntas.(ahz)

Dirut PDAM Dituntut Mundur

, 26 Mei 2009 | 08:32
Dana Subsidi Bukan Untuk Biaya Rutin

---

Lhokseumawe- Pengoperasian PDAM Tirta Mon Pase yang selama ini kurang optimal memberikan pelayan kepada pelanggan. Hal inididuga karena jajaran direksi dinilai tidak fokus dalam menjalankan tugasnya.

Sehingga berakibat pada penunggakan rekening listrik dan dilakukan pemotongan sambungan oleh PLN.
Akibat pemotongan listrik tentunya mengakibatkan distribusi air terkendala.

Imbasnya tentulah sejumlah pelanggan tidak dapat menikmati air bersih dari perusahaan daerah ini. Padahal menyangkut rekening listrik merupakan salah satu faktor utama pendukung operasional.

“Kita melihat permasalahan pemutusan listrik milik PDAM Tirta Mon Pase jelas merupakan kesalahan dari manajemen. Kondisi ini kami menilai terjadi akibat pihak direktur tidak lagi fokus pada perusahaan yang dipimpinnnya. Untuk itu saya menyarankan kalau dirut tidak punya waktu mengurus PDAM silahkan minta mengundurkan diri saja,” ujar Idris, Sekretaris Komisi B DPRK Aceh Utara kepada wartawan koran ini, Senin (25/5).

Sebab lanjutnya, selama ini terkesan dirut PDAM Tirta Mon Pase lebih banyak kegiatan di luar. Seperti menjadi koordinator tim asistensi dan juga menjadi penasehat kepala daerah.

“Jadi disinilah kita melihat bahwa dirut PDAM tidakpunya banyak waktu mengurus perusahaan yang fungsinya melayani masyarakat. Kalau begitu kita minta agar kepala daerah dapat mengganti saja Dirut PDAM Tirta Mon Pase dan meresuffle jajaran direksi,” terangnya.

Anehnya lagi, sambung Idris, tujuan pemerintah untuk mendirikan perusahaan daerah tentunya bermaksud untuk mencari atau meningkatkan pendapatan bagi daerah. Selain dari menjalankan misi sosial dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
“Tetapi yang kita lihat sekarang ini, PDAM Tirta Mon Pase harus setiap tahun dibantu dana oleh pemerintah daerah,” katanya.

Benar Nunggak Listrik

Sementara itu Direktur Umum PDAM Tirta Mon Pase, Rizal, SE dua hari lalu kepada wartawan koran ini membenarkan bahwa telah terjadi tunggakan rekening listrik.

Sehingga aliran listrik kepada perusahaan daerah ini telah diputuskan oleh pihak PLN.
“Sebenarnya ini kondisi yang lazim terjadi hampir setiap tahunnya. Bahkan sejak awal kita telah melakukan pendekatan dengan pihak PLN agar dapat menunggu pembayaran. Sebab pencairan dana bantuan dari Pemkab Aceh Utara masih dalam proses dan belum cair,” jelasnya.

Ditanya bagaimana setelah diputuskannya aliran listrik? Direktur umum mengatakan akan menjalankan operasional dengan menghidupkan genset. Tetpai tentunya itu tidak akan maksimal dan distribusi air tentunya akan terbatas.

“Mesin genset hidupnya tidak dapat dilakukan selama 24 jam. Meski demikian kita berusaha tetap mengoperasikan WTP untuk mendistribusikan air. Terkait pembayaran tunggakan akan kita lakukan dalam waktu dekat ini setelah pengurusan dana rampung,” terangnya.

Terkait komentar pihak PDAM, anggota DPRK Aceh Utara, Sayed Rifyan mengatakan, semua kondisi saat ini terjadi akibat sejak awal perekrutan dirut PDAM bukan orang yang berpengalaman dibidangnya. Bahkan dirut PDAM dipilih tanpa lewat fit and profertest lembaga dewan.

“Intinya menurut aturan, dana bantuan atau subsidi kepada perusahaan daerah tidak boleh digunakan untuk biaya rutin. Jadi lucu kalau ada komentar dari pihak PDAM bahwa dana untuk listrik harus menunggu cair dari bantuan Pemkab Aceh Utara,” ucapnya. (agt)

Warga Mutiara Ancam Demo PDAM

24 May 2009, 09:13 Pase Administrator

LHOKSEUMAWE - Ratusan ibu rumah tangga di Kompleks Perumahan Mutiara Indah, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe, mengancam akan melakukan demo ke PDAM Tirta Mon Pase. Hal ini disebabkan sudah sejak 14 hari yang lalu hingga Sabtu (23/5) kemarin, mereka tidak mendapatkan suplai air bersih dari perusahaan daerah tersebut.

Selama tidak adanya suplai air ke rumah-rumah penduduk di kawasan Bukit Mutiara Indah, masyarakat terpaksa membeli air yang dibawa dengan mobil tanki dengan harga Rp 100.000/tanki, ukuran 3.000 liter. “Sebenarnya bukan dijual kepada warga, tapi warga memberikan kepada supir mobil tanki PDAM uang Rp 100.000, daripada harus beli Rp 1.000 per jerigen,” kata Nurlina, seorang ibu rumah tangga.

Menurut Nurlina, di Kompleks Mutiara Indah ada sekitar 200 rumah. Rencananya, kalau tak ada air dalam dua hari ini, ratusan ibu rumah tangga akan berkumpul melakukan aksi protes ke PDAM setempat. Tersendatnya air bersih ke ribuan rumah pelanggan, juga karena ekses pemotongan arus listrik oleh PLN. Ini disebabkan karena PDAM memiliki tunggakan yang cukup besar, yaitu mencapai Rp 2,04 miliar.

Siap diaudit
Direktur Umum PDAM Tirta Moun Pase, Rizal menyatakan pihaknya siap diaudit dalam penggunaan anggaran. Apalagi pihaknya mengaku tidak pernah melakukan penyelewengan. Soal tunggakan listrik, katanya, disebabkan karena hingga kini subsidi yang diberikan melalui APBK Aceh Utara tahun 2009 senilai Rp 10,680 miliar, belum dicairkan.

Rizal yang dihubungi via telepon, Sabtu (23/5), mengaku sedang berada di Banda Aceh. Ia sangat menyesalkan pernyataan anggota DPRK Aceh Utara yang meminta pihaknya untuk diaudit. “Padahal, tunggakan listrik itu hitungan Januari sampai Mei 2009, karena dana dari APBK yang belum kunjung cair juga,” ungkapnya. Sedangkan upaya untuk secepatnya mencairkan dana Rp 10 miliar lebih itu, katanya, terus ditempuh. Namun, dikarenakan tahun ini sistemnya hanya berbentuk subsidi (bukanya penyertaan modal sebagaimana tahun-tahun lalu), maka mekanismenya sangat panjang.

Menyinggung pemutusan aliran listrik, Rizal mengaku sebelumnya memang telah mendapatkan teguran dari PLN. Namun, saat itu telah dilakukan berulangkali pendekatan secara persuasif dengan pihak PLN. Tetapi, karena tidak bisa diberikan kebijaksaan lagi, hingga diputuskan dan membuat ribuan pelanggan tak bisa menikmati air bersih. Tapi saya pastikan, paling lambat dalam sepekan ini air kembali mengalir ke rumah warga. Karena beberapa hari lagi dana dari APBK akan segera cair. Jadi, kami harap pelanggan bisa sabar,” demikian Rizal yang mengaku dirinya didampingi Direktur Teknik, Safrizal.(ib/bah)

PDAM Tirta Tamiang alirkan 'kopi susu'

Friday, 22 May 2009 13:31 WIB

WASPADA ONLINE KUALA SIMPANG - Pipa instalasi PDAM Tirta Tamiang sering meledak, sehingga distribusi air kepada pelanggan di Kota Kualasimpang, khususnya untuk Desa Bukit Tempurung dan Perdamaian serta sejumlah kawasan lainnya sempat tidak menetes. Selain itu, informasi yang diterima, PDAM itu juga sering mensuplai air yang warnanya tak ubah seperti 'kopi susu'. Sementara status PDAM Tirta Tamiang sampai saat ini tidak jelas, karena belum adanya Qanun (Perda). Bahkan, menurut informasi, Qanun untuk PDAM meski sudah berlangsung lama tetapi belum mampu disahkan DPRK, sehingga DPRK terkesan tak mampu 'melahirkan' Qanun PDAM Tirta Tamiang membuat statusnya tak jelas. Direktur PDAM Tirta Tamiang, Suheri, ketika ditanya, tadi pagi, membenarkan kadang air tidak menetes ke rumah pelanggan di seputaran kota Kualasimpang, terutama Desa Bukit Tempurung dan Perdamaian karena ada pipa yang meledak atau pecah, dan ada pula pipa GIP yang sambungannya lepas, sehingga pelayanan belum maksimal. Menurut Suheri, pipa GIP pecah karena tak layak lagi dipakai, sehingga perlu ada penggantian pipa GIP dengan pipa PVC ukuran 250 mm supaya suplai air berjalan lancar. Menyinggung masih adanya pelanggan menerima distribusi air berwarna seperti 'kopi susu' atau keruh berlumpur, Suheri juga tidak membantah. Menurut Suheri, untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilaksanakan pembuatan Water Treatment Plaint (WTP) atau instalasi pengolahan air (IPA) di Minuran, Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang berkapasitas 10 x 2 atau 20 liter/detik. Pembuatan WTP merupakan bantuan hibah dari Belanda. Selain membuat WTP di Minuran, Belanda juga memberi bantuan hibah berupa pipa yang dipasang di jembatan Sungai Tamiang sepanjang 320 meter. "Pipa yang dipasang di jembatan itu untuk mendistribusi air dari IPA Karang Baru kepada pelanggan di Kota Kualasimpang. Namun karena terjadinya skaling pada pipa-pipa GIP, membuat suplai air belum lancar sampai ke pelanggan," tutur Suheri. Direktur PDAM Tirta Tamiang itu juga mengungkapkan, pelanggan kadang-kadang menerima air berwarna keruh karena pompa INTAKE air di Minuran lebih cepat mendistribusi air, sedangkan pompa yang ada merupakan pompa lama dan lebih lambat. Sehingga, lanjut Suheri, kemungkinan petugas tidak sabar menunggu 2 sampai 4 jam, mengakibatkan terjadilah pendistribusian air berwarna seperti 'kopi susu'. Namun kondisi itu, janji Suheri, akan segera diatasi dan supaya pelayanan lancar pipa GIP harus diganti. Menyinggung status PDAM, Suheri mengaku tidak tahu kenapa Qanun PDAM Tirta Tamiang belum ada. "Terus terang kalau soal Qanun saya memang tidak tahu kenapa belum juga disahkan DPRK. Begitu juga soal penyerahan aset PDAM dari Aceh Timur kepada Aceh Tamiang, karena saya masih baru," kata Suheri. (dat01/ann)

PLN Putuskan Listrik Ke PDAM Mon Pase

Tunggakan Capai Rp 2,04 M

22 May 2009, 09:14 Pase Administrator by : Harian Serambi Indonesia

Putuskan Jaringan Listrik

Petugas PLN Cabang Lhokseumawe, tergabung dalam Tim Peugleh Gampong, Rabu (20/5) memutuskan jaringan listrik pada Trafo Distribusi di PDAM Tirta Mon Pase di Bukit Rata. SERAMBI- IBRAHIM ACHMAD

LHOKSEUMAWE - PT PLN Rayon Lhokseumawe, Rabu (20/5), memutuskan aliran listrik ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mon Pase. Tindakan itu dilakukan pihak PLN karena perusahaan daerah itu memiliki tunggakan listrik sebesar Rp 2,04 miliar. Pada hari itu, tim memutuskan jaringan listrik di 20 titik. Sebelum hal itu dilakukan, pihaknya PLN sudah beberapa kali mengingatkan PDAM, namun tak diindahkan.

Sementara pemakain untuk PDAM ada beberapa titik yang tersebar di beberapa kecamatan. Setiap bulan PDAM menggunakan jasa PLN paling rendah sebanyak Rp 366 juta dan paling tinggi sampai dengan Rp 513 juta. “Namun, karena rutin dipakai tak rutin dibayar akhirnya tunggakan terus membengkak,” kata manajer PLN Rayon Lhokseumawe, Alibasyah Ibrahim. Dirut PDAM Tirta Mon Pase, M Yunus Gani Kiran SH, yang dihubungi Serambi berulang kali, HP-nya dalam kondisi tidak aktif. Bahkan, Direktur Teknis Rizal Efendi, yang dihubungi beberapa kali, HP-nya juga tak aktif.

Tunggakan Rp 23,7 M
Sementara itu, tunggakan rekening listrik pelanggan PT PLN Wilayah I Cabang Lhokseumawe, dalam lima bulan terakhir mencapai angka Rp 23,7 miliar. Jumlah tunggakan itu tersebar di lima kabupaten/kota yaitu Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Khusus untuk Aceh Utara, jumlah tunggakan milik Pemkab Rp 1,4 M, dan PDAM Tirta Mon Pase sebesar Rp 2,04 M. Akibatnya, PLN memutuskan jaringan listrik ke perusahaan daerah itu.

Manager PLN Cabang Lhokseumawe, Yusdiansyah kepada Serambi, Rabu (20/5) mengatakan, kini jumlah pelanggan di lima kabupaten/kota yang ada di bawah wilayah kerja PLN Lhokseumawe sekitar 36 ribu lebih. “Pemkab Aceh Utara sebesar Rp 1,4 M dan Pemkab Bireuen Rp 1,3 M belum melunasi, sedangkan kabupaten/kota lain sudah lunas, hanya tinggal bulan Mei,” katanya.

Akibat banyak tunggakan rekening, sebut Yusdiansyah, reputasi karyawan PLN Cabang Lhokseumawe dinilai buruk. Padahal, berbagai upaya telah dilakukan termasuk ancaman pemutusan jaringan listrik. Untuk mengangkat kembali reputasi PLN Rayon dan Cabang, pihaknya terpaksa membentuk tim terpadu melakukan operasi yang dinamai “Tim Gleh Gampong.”

Dikatakan, kalau dihitung dengan jumlah omzet PLN misalnya tahun 2008, pendapatan susut 18,05 persen, atau kalau dihitung dengan dananya yang tidak masuk ke kas PLN mencapai Rp 22 M setahun. Ditambah lagi tunggakannya Rp 23,7 M, sehingga seluruhannya menjadi Rp 45,7 M setahun.(ib)

Tunggakan Listrik Rp 33,6 Juta belum Dibayar

PDAM Laweung Macet

17 May 2009, 09:20 Nanggroe Administrator

SIGLI - Menyusul pemotongan aliran arus listrik PLN ke perusahaan daerah air minum (PDAM) Sigli unit Laweung, Kecamatan Muara Tiga, Pidie akibat tertunggak rekening hingga Rp 33,6 juta, menyebabkan PDAM Laweung berhenti beroperasi. Akibatnya, distribusi air bersih ke Kecamatan Muara Tiga, Pidie, dilaporkan macet sejak dua bulan terakhir. Sehingga ratusan warga di kecamatan itu kesulitan mendapatkan air bersih.

M Ali (40) warga Kale, Kecamatan Muara Tiga, Pidie kepada Serambi, Sabtu (16/5) menuturkan, hampir dua bulan terakhir warga Laweung sulit mendapatkan air layak konsumsi. Kenyataan ini terjadi sebagai dampak dari pemutusan aliran listrik ke PDAM di ibu kota kecamatan setempat, yang menyebabkan hingga kini PDAM tidak lagi beroperasi. Warga Muara Tiga yang biasanya memperoleh jasa PDAM ibu kota kecamatan, kini sangat sulit mendapatkan air bersih.

“Kami minta kepada Pemkab Pidie untuk turun tangan, mengantisipasi masalah PDAM ibu kota kecamatan kami. Karena, hampir dua bulan tak beraktifitas menyuplai air, akibat pemotongan aliran listrik,” kata M Ali. Ia menyebutkan, sebenarnya PDAM di ibu kota kecamatan harus bijaksana dalam menyelesaikan pelunasan iuran rekening yang telah menunggak pembayarannya. “Kami heran terjadi tunggakan pembayaran iuran listrik oleh PDAM ibu kota kecamatan. Padahal, kami semua pelanggan setiap bulan membayar rekening air,” tutur M Ali dibenarkan warga lainnya.

M Yatim (30) seorang warga lainnya, mengatakan, ia bersama warga lain terpaksa mengambil air bersih dengan jarak tempuh hingga dua kilometer. “Kami terpaksa berjalan jauh mengambil air bersih untuk dikonsumsi sehari-hari,” kata M Yatim. Direktur PDAM Sigli, Pidie, Asmadi Aji yang dihubungi Serambi, Sabtu (16/5) mengakui, PDAM ibu kota Kecamatan Muara Tiga terjadi tunggakan listrik yang belum kunjung dilunasi mencapai Rp 33,6 juta. Akibatnya, PDAM lumpuh total, lantaran aliran listrik telah dipotong pihak PLN.

Dikatakan, untuk menjembatani masalah tersebut, pihak PDAM Sigli telah melakukan upaya musyawarah dengan pihak PLN Cabang Sigli. Namun, kata Asmadi, PLN menolak permintaan PDAM yang melunasi tunggakan tersebut Rp 15 juta. “Kami minta pada PLN tunggakan tersebut akan kita bayar dulu Rp 15 juta. Sedang sisanya akan kita lunasi enam bulan kemudian. Tapi, PLN tak menyetujui, malahan mereka meminta limit waktu dua bulan,” sebut Asmadi. Ia menjelaskan, penyebab terjadinya tunggakan pada PDAM, terjadi pascatsunami. Karena banyak masyarakat enggan membayar iuran distribusi air pada PDAM. “Kami tidak tahu lagi nasib PDAM Laweung, jika terus-terusan tidak melakukan aktifitas,” kata Asmadi.(naz)

Biaya Pemasangan Instalasi PDAM Mahal

17 May 2009, 09:31 Nanggroe Administrator

TAPAKTUAN - Masyarakat Aceh Selatan mengeluh terhadap tingginya biaya pemasangan instalasi air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Naga, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Biaya yang mencapai Rp 550.000 perinstalasi sangat memberatkan sehingga warga enggan dan tetap menggunakan air sumur yang tidak layak menurut standar kesehatan.

Tokoh masyarakat Labhan Haji Barat, H A Manaf kepada Serambi, Sabtu (16/5) mengatakan, masyarakat di desanya hingga kini belum dapat menikmati air bersih yang disuplai PDAM. Warga yang masih memanfatkan air sumur yang tidak layak menurut standar kesehatan, yakni Desa Tutong, Ujung Padang, Kuta Iboh, Blangporoh, Tengoh Iboh, Peulokan, dan Pasang Blangkejeran.
Kondisi ini bukan disebabkan warga tidak bersedia memasukkan air bersih ke rumah-rumahnya tetapi warga tidak mampu menyediakan biaya pemasangan instalasi air bersih PDAM Tirta Naga yang menurut mereka terlalu mahal, yakni Rp 550.000 per instalasi. Biaya tersebut belum termasuk biaya pipa dan aksesoris lainnya untuk jarngan ke dalam rumah. Untuk biaya tersebut paling sedikit warga harus mengeluarkan biaya Rp 1.200.000 untuk satu rumah.
Warga minta kepada PDAM setempat menurunkan biaya pemasangan instalasi air bersih tesebut. “Kami mengharapkan biaya memasangan tersebut bisa diturunkan,” katanya. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Naga Tapaktuan, Sakdah ST yang dihubungi secara terpisah mengatakan, biaya pemasangan instalasi disesuaikan dengan peraturan bupati (Perbup) tahun 2006. Untuk biaya pemasangan air bersih sistem grafitasi yaitu penyuplaian langsung dari sumber air dikenakan sebesar Rp 550.000. Sedangkan untuk biaya pemasangan dengan sistim pompanisasi yaitu tenaga listrik sebesar Rp 600.000.
Dia menilai, tingganya biaya pemasangan instalasi air bersih sehubungan dengan meningkatnya harga aksesoris dan pipa di pasaran. “Tingginya biaya pemasangan tersebut disesuaikan dengan kenaikan harga aksessoris di pasaran,” katanya. Begitupun pihaknya tidak akan memberatkan pelanggan sebab sistem pengelolaan air bersih bukan sistim pengusahaan apalagi untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyak. PDAM dalam hal ini memperhatikan masyarakat yang tidak mampu. Bagi masyarakat tidak mampu diberikan konpensasi pemasangan dengan cara cicilan (kredit). “Sistim itu sudah berlaku sejak dibukanya jaringan ke kawasan itu,” tegasnya.(az)