H2O Partners dari Belanda turut serta membangun kembali Aceh dan Nias

Bencana tsunami melanda Aceh pada bulan Desember 2004, selain itu pada bulan Maret 2005, Nias diguncang gempa bumi berkekuatan tinggi, 8,7 skala Richter.
Sektor Air Belanda sangat peduli terhadap dampak kejadian ini. Inisiatif timbul dan perusahaan-perusahaan Air Bersih Belanda dan Badan Pengelola Air Bersih Belanda untuk membantu korban-korban dan daerah-daerah yang terkena bencana alam tersebut dalam penyediaan air bersih.

Perusahaan-perusahaan Air Bersih Belanda dan Badan Pengelola Air Bersih Belanda diwakili oleh organisasi cabangnya Vewin dan UvW memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang terkena dampak tsunami dan gempa bumi. Inisiatif ini didukung oleh dua perusahaan Air Bersih Belgia: KIWA dan Aqua for All, begitu pula Aquanet, Water Fund Indonesia, Protos dan beberapa propinsi di Belanda serta Pemerintah Kota begitu pula berbagai donor komersil.

H2O Partners Sumatera

Untuk tujuan ini, Yayasan H2O Partners Sumatera didirikan pada bulan April 2005. Dengan dana yang terkumpul dan Sektor Air Belanda dan berbagai donor nasional maupun asing, Yayasan tersebut melaksanakan Program Bantuan Sektor Air Belanda, DWSAP (Dutch Water Sector Assistance Program) untuk Sumatera Wilayah Utara dan Barat.
Tujuan utama Bantuan Program Yayasan tersebut adalah untuk membantu PDAM, Pemerintah Kabupaten, membangun kembali infrastruktur agar PDAM dapat beroperasi.

SAB-SAS

Yayasan H2O Partners beroperasi di Indonesia sejak bulan Mei 2005 dengan singkatan SAB-SAS (Sektor Air Belanda Mendukung Sektor Air Sumatera Wilayah Utara) H2O Partners mengelola kontribusi dari perusahaan-perusahaan Air Bersih di Negeri Belanda, Water Board Belanda, bantuan dari beberapa Propinsi dan Pemerintah Kota Belanda dan Belgia, institusi lainnya serta berbagai perusahaan Konsultansi Pemerintah Belanda memberikan konstribusinya sebesar Euro 5 juta, sehingga dana bantuan yang diperoleh mencapai Euro 11 Juta.

Program ini diformulasikan setelah dilakukan pembicaraan-pembicaraan luas dengan masyarakat pengungsi dan PDAM yang terkena dampak tsunami serta Pemerintah Kabupaten. Disamping itu, diskusi diadakan di Propinsi Aceh dengan Bappeda TK- I dan wakil Gubernur, sedangkan di Propinsi Sumatera Utara diskusi diadakan dengan perusahaan air bersih propinsi yakni TIRTANADI.

Pada tingkat Pusat, program tersebut dibicarakan dengan federasi air minum Indonesia (PERPAMSI), dengan Bappenas dan dengan Kementrian PU. Pada waktu yang sama masukan berharga diterima dari Kedutaan Belanda di Jakarta, serta dari kedutaan Indonesia di Negeri Belanda, begitu pula dari Kementrian Kerjasama Pembangunan Belanda serta Kerjasana Sektor Air.
Sebagai hasil dari konsultasi-konsultasi tersebut Program Bantuan Sektor Air Belanda dimasukkan dalam Blueprint aksi oleh Pemerintah Indonesia.

Bantuan dalam masa tahapan darurat

• Dalam masa tahapan darurat, SAB-SAS telah membantu beberapa PDAM yang terkena dampak tsunami / gempa bumi dengan penyediaan mobil tangki air dan truk pick up, begitu pula melaksanakan beberapa pekerjaan kecil PDAM di Bireun, Sigli dan Nias.
• SAB-SAS membantu sebagian gaji karyawan PDAM selama 6 bulan.
• 20 buah Perfector-E (mobil treatment plant ) yang dikirim dari Negeri Belanda dibagikan untuk Aceh Utara, Aceh Besar, Nias Utara& Nias Selatan dan Simeulue.
  

Sasaran Program

• Meningkatkan pelayanan kebutuhan air bersih untuk 4 wilayah
• Meningkatkan fasilitas sanitasi di 4 wilayah
• Meningkatkan kapasitas pengoperasian air bersih dan fasilitas sanitasi.

Secara kuantitatif sasaran :

• Pelayanan Air Bersih ( coverage > 60%)
• Pelayanan sanitasi ( coverage 40 %)
• PDAM dapat menghasilkan pemasukan sehingga O & M terjamin dan pengoperasian berjalan tanpa kerugian.

Kegiatan-kegiatan pelaksanaan pekerjaan

Kabupaten Aceh Utara:

• Master plan untuk PDAM dikontrakkan kepada konsultan Wahana, bulan Maret akan selesai.
• DED untuk WTP Sawang telah dikontrakkan.
• DED untuk WTP Lhoksukon telah dikontrakkan
• Fasilitas sanitasi sedang di bangun.
• Bangunan untuk training hampir selesai.

Kabupaten Aceh Besar:

• DED Lhoknga dikontrakkan
• 2 Perfector E dipinjamkan pada ESP/USAID. Training diberikan PDAM.
• Identifikasi jaringan pipa PDAM di Selimum dan Jantho.

Kabupaten Aceh Barat:

• Rehabilitasi WTP Rantau Panjang hampir selesai
• Perbaikan WTP Lapang sedang dilakukan dan akan selesai bulan Maret.
• DED untuk WTP baru Rantau Panjang dan jaringan pipa dikontrakkan
• Masterplan / surveying drainage dikontrakkan.

Kabupaten Simelue (Sinabang)

• Pekerjaan pembangunan kantor baru PDAM telah dimulai.
• Usulan disampaikan kepada PDAM untuk membuat perbaikan-perbaikan darurat sistem perpipaan air bersih Sinabang.

Kabupaten Nias Selatan / Teluk Dalam

• Pembangunan gedung kantor PDAM hampir selesai.
• Kontrak DED untuk WTP baru dan jaringan perpipaan telah dibuat.
• Pekerjaan jaringan pipa sanitasi di Hilisimaetano di mulai.
• Pekerjaan persiapan Master-Plan drainase telah dibuat.

Kabupaten Nias/Gunung Sitoli

• Kontrak DED untuk WTP Binaka dan rehabilitasi jaringan perpipaan di buat.
• Survey untuk alternatif sumber air dilanjutkan.
• Persiapan pekerjaan Masterplan Drainase sedang berjalan.

Penguatan Institusi / Training

• Yang akan memberikan training telah dihubungi
• Sasaran pelajaran ditentukan
• Usulan training praktis di formulasikan.

Mesin Daur Ulang Air Bersih Terbengkalai

Serambi Indonesia
Sabtu, 14 Mei 2005

---

SIGLI - Satu unit mesin pompa daur ulang air bersih bantuan Jepang untuk pengungsi, dan warga Kota Sigli, Kabupaten Pidie, terkesan terbengkalai. Kini, bantuan yang diletakkan di depan pendopo tersebut, sudah lama tak berfungsi lagi sehingga warga sangat kecewa, terlebih suplai air dari PDAM Tirta Mon Krueng Baro kurang lancar.

Seperti diketahui, pada awal bencana tsunami melanda Pidie, Jepang memberi bantuan satu unit mesin daur ulang air bersih. Alat tersebut berfungsi mendaur ulang air laut, sehingga menjadi air bersih layak dikonsumsi. Dibangunnya mesin daur ulang air bersih tersebut bertujuan untuk mengatasi krisis air bersih, khususnya bagi warga Kota Sigli. Ironisnya, kini alat tersebut terkesan sebagai pajangan saja. Karena, hampir sebulan terakhir ini bantuan Jepang tak bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat. Sejumlah warga Kota Sigli kepada Serambi, Jumat (13/5) kemarin, mengaku sangat heran dengan tidak berfungsinya lagi mesin daur ulang itu. Sehingga mereka kembali mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih. Sebelumnya, ketika mesin daur ulang masih berfungsi, warga mulai pagi sampai sore hari berdesakan ke tempat tersebut. Mereka antri mengambil air bersih, bahkan ada yang membawa becak barang, sepeda motor, dan mobil bak terbuka. Namun, bagi masyarakat yang lokasinya dekat, mengangkutnya dengan menggunakan jerigen ataupun timba. Muhammad Usman Affan (52), warga Kelurahan Blang Paseh kepada Serambi mengeluhkan tidak berfungsinya lagi mesin daur ulang air bersih bantuan itu. Selama ini, menurutnya, ia sangat terbantu dengan adanya alat tersebut. Terlebih, air laut yang didaur ulang itu bisa langsung dikonsumsi. “Kami sangat kecewa, kenapa alat bantuan dari negara orang tidak berfungsi lagi. Kita semua tahu, kalau suplai air dari PDAM kurang memuaskan. Harusnya Pemkab menjaga bantuan itu,” katanya.

Anehnya, tambah Usman, pada awal berfungsinya mesin daur ulang air berlangsung baik tanpa ada hambatan. Hanya saja, secara tiba-tiba, tanpa ada kejelasan alat tersebut tak difungsikan lagi. Bantuan alat bernilai ratusan juta itu, kata seorang warga Kelurahan Kuala Pidie, Razali, perlu dipertanyakan. Karena, jika bantuan tersebut diserahkan oleh sebuah LSM Jepang kepada Pemkab, seharusnya ditangani dengan baik. Hanya saja, apakah bantuan itu diberikan kepada individu sehingga bersangkutan menggelolanya. “Sampai hari ini, kami tidak tahu apakah bantuan itu milik Pemkab,” tanya Razali. Sumber Serambi di lingkungan Setdakab Pidie menyebutkan, bantuan mesin daur ulang air bersih tersebut jelas pemberian dari Jepang. Alat tersebut sebenarnya dipasang guna mengatasi kesulitan warga untuk memperoleh air bersih. Hanya saja, menurut sumber itu, bantuan tersebut sempat diklaim milik seorang mantan pimpinan dewan. Malahan, tokoh partai besar itu berupaya meminta anggaran sebagai kompesasi dari bantuan tersebut. “Meski tokoh itu berusaha minta anggaran, kami tetap tak mau melayaninya,” sebut seorang pejabat teras Setdakab Pidie. Bisa jadi, karena permintaan untuk mendapatkan anggaran gagal maka mantan pimpinan dewan tersebut, diduga menutup operasionalnya. Karena, sebelumnya, mesin daur ulang air bersih itu berfungsi dengan baik. Begitupun, di lokasi penempatan alat bantuan Jepang, Serambi tidak menemukan adanya tanda-tanda pengumuman mesin tersebut rusak. Amatan Serambi kemarin, mesin daur ulang bantuan tersebut dibangun di depan Pendopo bupati Pidie, terlihat tertutup. Tidak terlihat aktivitas maupun petugas di mesin tersebut. Yang ada di dalam ruang itu berupa dua buah kursi plastik warna biru muda, satu meja, bangku panjang, serta jerigen yang berjejer secara rapi di samping bangunan mesin.

(http://lambaro.bangkapos.com/index.php?aksi=bacaberita&beritaid=1728&rubrik=1&topik=3)