PDAM Kab. MajalengkaDirektur PDAM Kabupaten Majalengka Aan Suhanda termasuk yang mengapresiasi baik keluarnya PMK 120 tahun 2008. PDAM yang tidak dapat mencicil bisa me-rescheduling utangnya sehingga diharapkan bisa menambah penguatan bagi PDAM tersebut. PDAM Majalengka sendiri bisa mencicil utang walaupun hanya sebatas pokoknya saja (sejak tahun 2000 hingga sekarang).
”Untuk business plan kami juga sudah menyusun meskipun pemahaman terhadapap PMK 120 belum optimal, kemampuan SDM masih terbatas dan sosialisasi regulasi pembuatan business plan juga kurang maksimal,” catat Aan.
Menurut Aan, belum diajukannya permohonan restrukturisasi oleh PDAM-nya dikarenakan lamanya proses penyesuaian tarif serta lamanya pembuatan business plan. Aan juga memuji komitmen bupatinya terhadap pengembangan PDAM yang bisa dilihat dari kehadiran beliau pada rapat yang diselenggarakan oleh Depkeu, maupun dukungan dalam bentuk surat pernyataan yang menjadi kelengkapan usulan business plan.
Mengenai upaya-upaya yang sudah dilakukan Perpamsi selama ini, dinilai Aan juga sudah cukup bagus. ”Namun sangat diharapkan lebih memperhatikan PDAM kecil yang memiliki potensi baik sumber air maupun pasarnya, tetapi tidak punya modal yang cukup,” katanya.
PDAM Kabupaten Maros
Berkenaan dengan program restrukturisasi, Direktur PDAM Kab. Maros HM. Sanusi ketika menjawab kuisioner Majalah Air Minum sangat mengharapkan bantuan konsultasi baik dari DPP Perpamsi maupun BPP-SPAM guna membimbing SDM PDAM dalam penyusunan business plan sesuai maksud dari PMK 120 tahun 2008.
Untuk diketahui, utang pokok PDAM Maros sekitar Rp2,9 miliar, sementara non-pokok sekitar Rp11,3 miliar. PDAM Maros juga termasuk salah satu PDAM yang belum mengajukan permohonan restrukturisasi. Namun, seperti dilaporkan Sanusi, saat ini PDAM sudah mulai menyusun business plan. Ada pun kendala yang ditemui antara lain adalah faktor SDM, serta tahun buku 2008 dan 2009 belum diaudit BPKP, sementara audit tahun buku 2009 dan 2010 direncanakan awal tahun 2010.
Upaya-upaya lain yang sudah dilakukan jajaran PDAM adalah melakukan penyesuaian tarif (2009), melaksanakan re-klasifikasi pelanggan (2009), mengikuti program penurunan NRW dan aplikasi GIS dengan bantuan teknis dan manajemen dari JICA (program tahun 2009-2011).
Menurut Sanusi dari sisi komitmen pemilik sudah cukup baik hal ini bisa dilihat dari disetujuinya tarif baru PDAM. Cuma kendalanya adalah kesulitan PDAM Maros menyusun financial projection dua tahun buku (2008 dan 2009) yang belum diaudit oleh BPKP. Maka itu Sanusi sangat berharap bantuan atau bimbingan pihak terkait.
PDAM Kab. Probolinggo
Diakui Dirut PDAM Kabupaten Probolinggo Riyadi Hamdani, adanya PMK 120 sangat membantu dalam penyelesaian utang PDAM. Saat ini PDAM Probolinggo dalam tahap penyusunan business plan. Sebelumnya, PDAM juga telah melakukan berbagai upaya seperti mengikuti sosialisasi PMK 120 yang diadakan Depkeu dan Perpamsi, melakukan penyesuaian tarif, penambahan cakupan dan meminimalisir kebocoran.
Ada pun kendala yang ditemui dalam penyusunan business plan adalah penyusunan Finpro karena menggunakan aplikasi excel dan penetapan tarif yang di atas FCR masih sulit diterima oleh konsumen PDAM.
Mengenai komitmen pemilik (bupati) dirasa Riyadi sudah cukup memadai dengan telah disetujuinya kenaikan tarif, bantuan investasi berupa jaringan perpipaan dan surat pernyataan kesanggupan bupati (going concern) untuk memberikan bantuan dana dalam hal PDAM tidak dapat melakukan pembayaran.
Kepada Perpamsi, Riyadi berharap bisa menjadi mediator PDAM untuk penyelesaian utang dalam program restrukturisasi. Serta, kalau bisa, mengusahakan perubahan pengenaan tarif PLN dari tarif industri menjadi tarif sosial.
PDAM Aceh Tamiang
Direktur PDAM Kab. Aceh Tamiang Suhairi pada prinsipnya menyambut baik PMK 120 yang memungkinkan utang non-pokok PDAM dihapus. Meski saat ini tercatat sebagai salah satu PDAM yang belum mengajukan permohonan restrukturisasi, namun bukan berarti PDAM Aceh Tamiang tidak melakukan upaya-upaya nyata.
Seperti dilaporkan Suhairi, saat ini jajaran PDAM sedang melakukan penyusunan business plan. Di samping itu, beberapa kegiatan dalam rangka program restrukturisasi telah pula diikuti PDAM baik yang dilakukan Depkeu maupun yang diinisiasi World Bank. Upaya lainnya meminta BPKP melakukan audit, menyusun Finpro dan business plan, serta melakukan penyesuaian tarif dari Rp1.000 menjadi Rp1.500 per meter kubik.
Seperti diketahui PDAM Aceh Tamiang merupakan PDAM pemekaran. Bersama Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan pemekaran dari Kab. Aceh Timur yang diikuti oleh pemekaran PDAM. Utang pokok PDAM Aceh Tamiang adalah sekitar Rp8,8 miliar dan membengkak menjadi Rp36,038 miliar (pokok dan non-pokok).
Dikatakan, kendala PDAM Aceh Tamiang belum mengajukan permohonan restrukturisasi karena sampai saat ini kabupaten induk belum membuat perjanjian baru ke Depkeu sesuai besarnya persentase pinjaman yang telah diklarifikasi BPKP yakni Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 89,95 persen, Kota Langsa 10,05 persen dan Kabupaten Aceh Timur 0 persen.
”Di samping itu belum ada audit kinerja keuangan yang dilakukan BPKP. Ke depan saya berharap kiranya Perpamsi bisa menjembatani persoalan ini ke Depkeu, bila perlu seluruh utang pokok juga dihapuskan,” katanya.
PDAM Kabupaten Bulungan
Menurut Kabag Administrasi dan Keuangan PDAM Bulungan Warno Dipo, PMK 120 merupakan program yang lumayan baik dalam upaya penyehatan PDAM. Namun akan lebih baik jika penghapusan utang non-pokok dilakukan tanpa syarat sehingga PDAM tinggal membayar utang pokok sesuai kemampuannya berdasarkan reschedule yang diajukan dan disetujui Depkeu.
Dilaporkan, saat ini PDAM Bulungan belum dapat mengikuti program restrukturisasi karena belum selesainya addendum perjanjian pinjaman yang diajukan PDAM ke Depkeu berkaitan adanya pemekaran wilayah. Apabila telah ada kejelasan tentang kewajiban yang menjadi beban PDAM, pihak PDAM berencana untuk mengikuti program tersebut.
Kondisi keuangan PDAM Bulungan saat ini relatif memadai untuk menunjang kegiatan operasional. Adapun utang PDAM Bulungan, baik pokok maupun non-pokok adalah sebesar Rp9,5 miliar. Dengan jumlah sambungan 5.894 unit tarif dasar PDAM yang berlaku saat ini sebesar Rp1.480 (2008), cakupan pelayanan 30,15% dan kehilangan air 26,19 %.
Dilaporkan Direktur PDAM Kabupaten Semarang Noor Haryadi, upaya-upaya yang telah dilakukan PDAM Kab. Semarang kaitan PMK 120 adalah telah mulai melakukan penyusunan business plan dan mengkomunikasikan dengan stakeholders yang berkepentingan.
Sementara upaya yang akan dilakukan adalah menekan tingkat kehilangan air, penambahan sambungan langganan dan penyesuaian tarif dengan biaya penuh atau full cost recovery (FCR).
Menurut Haryadi, dukungan pemilik sudah cukup baik dibuktikan dengan telah dikeluarkannya surat pernyataan kesanggupan pembayaran utang pokok RDA dan DDI sebesar Rp22,4 miliar dari dana APBD tahun 2011. Namun, PDAM kurang mendapat dukungan dari legislatif, terutama mengenai tarif air minum yang FCR. (Ahmad Zazili-Majalah Perpamsi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar