75 Persen Warga Batee Konsumsi Air Payau

SIGLI - Diperkirakan sekitar 75 persen atau 14.475 dari 19.300 jiwa penduduk Kecamatan Batee, Pidie, masih mengkonsumsi air payau (Aceh: lagang). Kendati sejak tiga tahun lalu pemerintah telah membangun instalasi pengolahan air bersih (water treatment plant/WTP) di Gampong Teupien Raya, Batee, namun sampai sekarang fasilitas tersebut belum berfungsi.

Camat Batee, Pidie, M Adam Ibrahim kepada Serambi, Rabu (18/8) mengatakan, selama puluhan tahun sebagian besar warga Batee yang umumnya berdomisili di pesisir pantai, tidak dapat menikmati air tawar. “Hanya 4.825 jiwa atau sekitar 25 persen yang dapat menikmati air tawar layak konsumsi yang diperoleh dari enam sumur bor,” ujar M Adam.

Kalaupun ada sebagain besar warga Gampong Geunteng Barat dan Geunteng Timur yang mengkonsumsi air tawar, tambah Camat Batee, itu pun diperoleh dari sumur galian di dekat pantai.

Menurut camat, seharusnya pemerintah segera menindaklanjuti proyek WTP Teupien Raya. Karena fasilitas tersebut hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan lantaran pipa belum tersambung ke rumah-rumah warga. “Ini tinggal lanjutan saja. Dan jika WTP itu berfungsi, kami kira seluruh warga di Kecamatan Batee tidak lagi kalang kabut untuk memperoleh air bersih layak minum,” jelasnya.

Aiyub (45) warga Gampong Teupien Raya, Bate secara terpisah kepada Serambi, mengungkapkan, di seputar kompleks WTP telah ditumbuhi ilalang. “Kami khawatir proyek miliaran rupiah itu akan mubazir dan menjadi onggokan besi jika pemerintah tak mensikapi kelanjutannya dan ribuan warga Batee akan sepanjang tahun tidak dapat menikmati air layak konsumsi,” pungkasnya.(c43)

PDAM Tamiang Gratiskan Air untuk Masjid

KUALA SIMPANG – PDAM Aceh Tamiang selama bulan Ramadan 1431 H menggratiskan air untuk kebutuhan ibadah seiring meningkatnya jamaah di sejumlah masjid di Aceh Tamiang. Kebutuhan air untuk salat sebanyak 3.500 meter kubik. Direktur PDAM Aceh Tamiang, Suhairi kepada Serambi, Kamis (11/8) mengatakan, selama bulan puasa pihaknya memberikan air gratis untuk pelanggan rumah ibadah. Di Tamiang ada 51 masjid dan puluhan musala.

Rumah ibadah pada bulan puasa tidak dikutip rekening pembayaran air namun mereka hanya membayar biaya beban sebesar Rp 7.000. “Kita sudah putuskan program ini bersama direksi dan mereka setuju,” ujarnya

Pemberian air gratis merupakan bentuk amal dan kepedulian PDAM terhadap Aceh Tamiang karena pada bulan Ramadan jamaah pada setiap masjid dan musala meningkat drastis. “Kita perkirakan kebutuhan air untuk musala dan mssjid meningkat dari 2.800 liter menjadi 3.500 meter kubik,” ujarnya.

Namun untuk pelanggan yang lain, Suhairi menghimbau, agar warga tetap menghemat air dan PDAM tetap memberikan pelayanan yang terbaik. “Kita menekan gangguan pelayanan seminim mungkin dengan kerja cepat, tepat dalam mengatasi masalah,” sebutnya. Saat ini jumlah sambungan PDAM sebanyak 7.105 pelanggan karenanya warga juga diminta berperan aktif melapor pada PDAM jika ada pencurian air.(md)

Pencurian Air Marak

LHOKSUKON - Pencurian air milik PDAM Tirta Mon Pase, Aceh Utara dalam beberapa waktu terakhir marak dilakukan warga. Informasi yang diterima Serambi, Kamis (12/8) menyebutkan, pencurian air terjadi di Kecamatan Tanah Luas, Tanah Pasir, Lapang, dan Kecamatan Lhoksukon.

Direktur Utama PDAM Tirta Mon Pase, Zulfikar Rasyid, menyebutkan pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa masih ada pencurian air minum milik perusahaan daerah itu. “Benar, masih ada pencurian air sampai sekarang. Dua minggu lalu, kita tertibkan di Kecamatan Lapang, dapat 25 rumah yang mencuri air, lalu kita minta mereka bayar air dan pasang meteran air agar sah,” ujarnya.

Saat ini, tambah Zulfikar, pihaknya sedang menurunkan tim untuk penertiban pencurian air. Dikatakan, warga yang mencuri air wajib membayar Rp 950.000 untuk biaya pemasangan pertama, biaya meteran Rp 20.000, plus ditambah biaya seberapa lama sudah air tersebut dicuri.

“Misalnya satu tahun, maka ia wajib bayar satu tahun, kita hitung satu bulan kira-kira dia bayar berapa,” ungkap Zulfikar serya berharap masyarakat tidak lagi mencuri air, sehingga tak merugikan perusahaan tersebut.(c46)

PDAM Tolak Tanggapi Keluhan Warga Tibang

Direktur PDAM: Sebagian Warga bukan Pelanggan

Kutaraja- Serambi Online

BANDA ACEH - Warga dua dusun di Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, mengeluhkan tidak mendapai suplai air PDAM di permukiman mereka. Padahal, di Dusun Meulagu dan Meulingke itu terdapat lebih dari 250 jiwa yang membutuhkan suplai air bersih setiap harinya. Keluhan warga yang disampaikan Keuchik Gampong Tibang itu ditanggapi oleh Direktur PDAM Tirta Daroy, dengan mengatakan bahwa sebagian warga yang menikmati air di gampong tersebut bukan pelanggan PDAM. Sehingga pihak PDAM Tirta Daroy menolak menangani keluhan yang disampaikan warga.

Keuchik Gampong Tibang, Mahyiddin Makam kepada Serambi mengatakan, ia telah beberapa kali mengirim surat ke PDAM Tirta Daroy untuk menyampaikan keluhan sejumlah warganya yang sudah setahun tak menerima suplai air dari PDAM. Keluhan warga itu juga ia tembuskan ke Pemko Banda Aceh. Namun, hingga kini keluhan masyarakat itu tak juga ditanggapi baik oleh PDAM Tirta Daroy yang mengelola distribusi air, maupun oleh Pemko Banda Aceh sebagai pemilik BUMD dimaksud.

“Memasuki bulan Ramadan, tentu masyarakat sangat membutuhkan air. Meskipun distribusi air bersih cukup normal di Gampong Tibang, Namun warga di Dusun Meulagu dan Meulingke, masih ada yang belum mendapatkan air bersih. Keluhan itu sudah saya sampaikan, tapi belum ditindaklanjuti,” ujar Mahyiddin, Minggu (8/8).

Ia menduga, tidak mengalirnya air ke dua dusun itu disebabkan ada bagian pipa yang tersumbat. Sehingga distribusi air menjadi tidak lancar. “Kami berharap ada petugas yang turun mengecek hal itu. Barangkali ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Selama ini warga rutin membayar tapi tidak dialiri air,” ungkap Mahyiddin.

Tolak tanggapi keluhan
Sementara Direktur PDAM, Junaidi membantah bahwa warga yang tak menerima suplai air mencapai dua dusun. Menurutnya warga yang tak mendapat suplai air hanya di satu dusun. Dia menyebutkan, satu dusun itu berada di ujung Gampong Tibang, dan sebagian warga di dusun itu bukan pelanggan PDAM. Sehingga pihaknya menolak menanggapi keluhan warga tersebut.

Kepada Serambi, Junaidi menjelaskan ada warga di dusun tersebut yang belum menjadi pelanggan tetap PDAM, tapi sudah menikmati air secara gratis dengan sebebas-bebasnya. Bahkan, terkait masalah itu, pihaknya telah melayangkan surat beberapa kali kepada keuchik setempat. Surat dimaksud, sebut Junaidi, terkait permintaan penertiban terhadap warga yang tidak berhak menikmati air, karena belum menjadi pelanggan PDAM. “Namun permintaan kami agar dilakukan penertiban terhadap warga itu belum dilaksanakan sampai saat ini,” kata Junaidi, kemarin.

Dia juga menambahkan, pihaknya tidak mau menanggapi keluhan warga itu karena setelah sekian lama menikmati air bersih, masih ada warga yang tidak melapor dan mendaftarkan diri sebagai pelanggan PDAM Tirta Daroy. “Inilah kondisi yang selalu kami hadapi. Kalau dia betul-betul pelanggan PDAM tentu akan melaporkan hal itu langsung ke kantor. Dengan cepat kami akan menurunkan petugas ke lokasi untuk mengecek kerusakan itu. Kami juga menjamin, kalau dia memang seorang pelanggan tapi tidak mendapatkan air dari PDAM, silahkan tidak usah membayar,” ujarnya.(mir)

Krisis Air Bersih Tunong Bugeng Teratasi

Tiga Sumur Bor Dibangun

IDI - Krisis air bersih yang mendera warga Desa Tunong Bugeng, Kecamatan Darul Falah, Aceh Timur, sejak puluhan tahun silam kini teratasi sudah, menyusul telah rampungnya pembangunan tiga unit sumur bor di desa tersebut, dengan dana Program Nasional Perberdayaan Masyarakat Mandiri-Pedesaan (PNPM-P) tahun anggaran 2009.

Camat Darul Falah, Tarmizi, menyebutkan, pembangunan tersebut terwujud berkat kerja sama semua pihak, termasuk peran aktif dari masyarakat desa. “Kita sangat bersyukur, karena pembangunan ini telah rampung,” kata Tarmizi, usai acara peusijuek dan peresmian ketiga sumur bor itu, Sabtu (7/8).

Sebelum sarana air bersih itu dibangun, terang camat, mayoritas warga Desa Tunong Bugeng, terpaksa menggunakan air sungai yang keruh untuk segala keperluan sehari-hari. Meski ada yang menggunakan air sumur tradisional, kata camat, jumlahnya sangat kecil dan rata-rata airnya juga keruh.

“Saat musim kemarau, sumur tradisonal itu tidak bisa dimanfaatkan karena kekeringan. Mau tak mau, warga harus menggunakan air sungai untuk segala kebutuhan. Kondisi ini berdampak buruk terhadap kesehatan, apalagi warga juga mencuci pakaian di sungai dan di sepanjang pinggirannya terdapat jamban,” ungkap Tarmizi.

Fasilitator PNPM Kabupaten Aceh Timur, Hamzah ST, kepada wartawan mengatakan, ketiga sumur bor tersebut dibangun dengan total dana Rp 209.570.000. Pihaknya berharap, fasilitas yang telah ada agar dijaga bersama-sama, supaya tetap terawat dan krisis air bersih terus teratasi sepanjang tahun.

Selain peresmian tiga unti sumur bor di Desa Tunong Bugeng, pada hari yang sama juga diresmikan satu unit jembatan di Desa Tunong Ulee Gajah, Kecamatan Darul Falah. Jembatan ini juga dibangun dengan dana PNPM sebesar Rp 150 juta.(is)

Areal Peternakan Terpadu Ketapang Krisis Air Bersih

TAKENGON - Areal Peternakan Terpadu Ketapang di daerah Waq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, sejak beberapa tahun terakhir mengalami krisis air. Akibatnya, para peternak harus mengangkut air hingga dua kilometer lebih untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk keperluan ternak.

Bahkan akibat kekurangan air di areal peternakan itu, menjadi salah satu faktor penyebab kematian ternak karena mengalami dehidrasi (kekurangan cairan). Sementara itu, bak-bak penampung air yang telah dibangun di lokasi peternakan, mulai tidak berfungsi karena tidak dialiri air yang disebabkan sebagian jaringan pipa mulai rusak serta berkurangnya debit air pegunungan yang ada di daerah itu. Kondisi itu diketahui ketika anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Tengah, melakukan pengecekan ke lokasi tersebut Selasa (3/8). Tim Pansus DPRK Aceh Tengah, yang beranggotakan Imaddudin (Hanura), Bardan Sahidi (PKS), Wajaddal Muna (PAN), Hamdan SE (PBB), Umar SH (PPP), Ismail SE (Demokrat) dan Arlina (Demokrat) mendatangi areal peternakan untuk melihat langsung kondisi Peternakan Terpadu Ketapang yang telah menyedot anggaran miliaran rupiah, sejak tahun anggaran 2004.

Menurut penjelasan salah seorang petugas UPTD Peternakan Terpadu Ketapang, kepada Tim Pansus DPRK Aceh Tengah, menyebutkan, sedikitnya terdapat enam kasus ternak yang mati disebabkan oleh dehidrasi karena kurangnya pasokan air di lokasi peternakan. Sebagian ternak-ternak itu ditemukan mati dilokasi kubangan yang telah mengering, sehingga perbaikan sarana air bersih sangat diperlukan di areal peternakan tersebut. Selama ini, para patugas maupun peternak harus mengangkut air dari aliran sungai Kampung Waq dan Kala Ili yang jaraknya mencapai tiga kilometer lebih dari lokasi peternakan.

“Ada beberapa kasus ternak mati karena kekurangan air. Memang di lokasi ternak ini memang sangat sulit mendapatkan air,” kata seorang petugas UPTD Peternakan Terpadu Ketapang kepada Tim Pansus

Dikatakan, bak-bak penampung yang telah dibangun di lokasi peternakan pernah lagi dialiri air karena pasokan air sejak beberapa tahun terakhir telah terhenti karena faktor kerusakan pipa-pipa air. Kerusakan itu, diperparah dengan mulai berkurangnya debit air dari pegunungan sehingga tolakan air tidak mampu lagi menjangkau bak-bak penampung yang berada di daerah yang lebih tinggi di lokasi peternakan itu.

“Mau ngak mau kami harus setiap hari mengangkut air. Tetapi yang sayang para peternak yang tidak memiliki transportasi, mereka harus berjalan kaki untuk mengambil air,” sebut petugas ini menjawab pertanyaan Tim Pansus DPRK Aceh Tengah.

Melihat kondisi tersebut, Anggota Tim Pansus DPRK Aceh Tengah, Bardan Sahidi, meminta agar pihak pengelola UPTD, Dinas Peternakan maupun Pemkab Aceh Tengah, dapat segera melakukan perbaikan saluran air di lokasi Peternakan Terpadu Ketapang Linge, sehingga tidak menjadi faktor pemicu ‘gagalnya” proyek peternakan yang telah menelan anggaran miliaran rupiah hanya gara-gara tidak adanya saluran air. “Sangat kita sayangkan, jika peternak disana (Ketapang-red) membuat ibadah menjadi nomor dua karena tidak ada air. Krisis air ini harus segera dibenahi sehingga tidak menjadi menahun,” kata Bardan Sahidi.

Pantauan Serambi di lokasi Peternakan Terpadu Ketapang, kondisi areal peternakan tersebut, terlihat gersang karena sebagian besar merupakan kawasan hutan pinus. Bahkan, para peternak di daerah itu kesulitan untuk mencari sumber air karena areal peternakan sebagian kering, sehingg para peternak selain mengambil air dari kawasan sungai yang jaraknya cukup jauh, juga mengharapkan segera turun hujan sehingga kebutuhan air bagi para peternak segera terpenuhi.(c35)

DPRK: Tuntaskan Problem Air Bersih

SABANG - DPRK Sabang meminta Wali Kota menuntaskan berbagai persoalan menyangkut kualitas dan distribusi air bersih kepada masyarakat di kota itu. Permintaan itu merupakan satu dari sembilan butir rekomendasi DPRK Sabang, menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2009, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRK setempat, Jumat (30/7) kemarin. Rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota tersebut disampaikan oleh Ketua DPRK Sabang, Abdul Manan. Dalam rekomendasi itu disebutkan, dewan menginginkan permasalahan kualitas dan distribusi air dari PDAM Tirta Aneuk Laot, tidak lagi menimbulkan masalah.

Meski Instalasi Air Pria Laot beroperasi sejak Mei lalu, distribusi air bersih di Kota Sabang hingga akhir Juli 2010 belum teratasi dengan baik. Dewan berharap, ke depan tak ada lagi masyarakat yang kecewa karena tidak mendapatkan sarana air bersih yang memadai. Apalagi, dana yang diplotkan untuk penanganan air bersih dalam APBK Sabang tahun 2010 mencapai Rp 3,5 miliar. Selain itu, dewan juga mendesak PDAM segera membangun instalasi pompa air, untuk menyuplai air bersih ke perumahan korban tsunami di Ujong Seukundor, Krueng Raya. Seperti diketahui, hingga kini PDAM masih menguji coba penyaluran air dari Pria Laot melalui Cot Damar ke kota. Proses ini tak berjalan mulus, karena warga di sepanjang lintasan pipa itu menuntut mendapatkan air. Pun begitu, PDAM sudah memasang pipa distribusi ke sejumlah rumah warga di kawasan itu.

Sembilan rekomendasi
Selain persoalan air bersih, DPRK Sabang juga menyampaikan delapan rekomendasi lainnya. Antara lain, dewan menilai penyampaian LKPJ terlambat. Berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007 pasal 17 ayat 1, LKPJ harus sudah disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dewan juga menilai LKPJ yang disampaikan Wali Kota MunawarLiza Zainal terlalu general. Kendati tingkat realisasi anggaran tahun 2009 relatif meningkat, namun di sektor publik seperti pos bantuan sosial, bantuan keuangan, dan Dana ADG tidak sepenuhnya dapat direalisasikan. Dewan juga meminta kebijakan mutasi di lingkungan Pemko Sabang harus mempertimbangkan aspek profesionalisme, efektivitas, dan bebas KKN.

Menanggapi rekomendasi dewan, Wali Kota Sabang Munawar Liza Zainal mengakui adanya keterlambatan penyerahan LKPJ tahun anggaran 2009. Hal itu, kata dia, terjadi karena Pemko lebih dulu mencocokannnya dengan hasil pemeriksaan BPK, agar ketika disampaikan ke dewan tidak terjadi selisih angka. “Ada sembilan rekomendasi yang disampaikan dewan. Masukan yang disampaikan kami nilai cukup positif, dan insya Allah akan kita tindak lanjuti. Semoga tahun ke depan akan lebih baik,” ujar Munawar.(fs)