Pembangunan Sapras Air Bersih Sibigo (Kecamatan Simeulue Barat) Donasi Palang Merah Norwegia

Mr. Peergunant Pimpinan Palang Merah Norwegia (Norwey Red Cross) perwakilan Indonesia tanggal 6 Juni 2009 (Sabtu) sedang melakukan peletakan batu pertama pembangunan bangunan reservoar kapasitas 500 M3 salah satu sarana & prasarana air bersih Sibigo di kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue yang akan mensuplai air minum pada masyarakat pada 5 desa di wilayah tersebut.

Drs. Mohd Riswan R selaku Sekda Simeulue serta Ketua PMI Cabang Simeulue didampingi Ir. Rasmal K (Direktur PDAM Tirta Fulawan Kab.Simeulue), Mr.Peergunant dan Mr. Ayobi (project manager Norwegia Red Cross) sedang mendengarkan penjelasan teknis pembangunan sarana prasana air bersih Sibigo yang dilaksanakan oleh PT.Nusantara Water Centre - Jakarta.

Sejumlah karyawan PDAM Tirta Meulaboh terancam dipecat

Saturday, 06 June 2009 21:44 WIB

MUJAHID WASPADA ONLINE MEULABOH - Akibat mengirimkan mosi tak percaya terhadap direktur PDAM Tirta Meulaboh, sejumlah karyawannya terancam dipecat, karena di nilai telah mencemarkan nama baik perusahaan dan pimpinan. Kasus PDAM Tirta Meulaboh mulai menguak sejak direktur PDAM Tirta Meulaboh di perkarakan akibat memerintahkan untuk menjual mobil tangki bekas milik PDAM yang sudah lima tahun tidak terpakai. Mobil yang menjadi obyek sengketa semula di potong-potong lalu di jual dengan cara timbang kilo pada pedagang barang bekas. Menurut salah seorang karyawan, Fahmi (45) menjelaskan bahwa mobil yang dijual oleh direktur PDAM sebenarnya masih bisa dipakai.. Namun atas perintah pimpinan, dirinya memotong-motong bagian mobil tersebut lalu melepaskan pada pedagang barang bekas dengan nilai jual sebesar Rp5 juta, uang hasil penjualnya di berikan padanya hanya Rp260 ribu. "Sisanya ada di tangan direktur hanya di kasih ongkos kerja dan sekedar uang rokok," katanya, malam ini. Namun jajaran pengawas PDAM Tirta Meulaboh yang mencium ada kasus tersebut melaporkan kepada DPRD Aceh Barat. Atas laporan yang disampaikan pihak dewan membentuk Tim Pansus untuk mengusut penjualan aset Pemda tanpa persetujuan DPRD Aceh Barat. Laporan hasil pansus oleh DPRD diteruskan pada Bupati Aceh Barat untuk diambil tindakan. Maka sejak saat ini pro dan kontra terjadi di PDAM Meulaboh. Akibatnya sejumlah karyawan mengajukan mosi tak percaya terhadap kepemimpinan Safrijal Sumadji, direktur PDAM Tirta Meulaboh yang baru 3 bulan dilantik oleh Bupati Aceh Barat. Disisi lain, direktur PDAM yang ditemu Waspada Online, malam ini menjelaskan bahwa dirinya di politisir di Aceh Barat karena kasus yang dituduhkan padanya terlalu naïf. "Saya tidak memerintahkan menjual mobil tersebut namum karena anak buah dilapangan akhirnya dia yang dipersalahkan. Saya tidak menyuruh untuk menjual mobil rongsokan itu, tetapi anak buahnya yang menjual dan saat ini orang tersebut telah keluar dari PDAM," sebutnya. Ini kasus penuh unsur politis, lanjutnya, namun Safrijal yakin tidak akan mundur karena tidak bersalah. Terkait ancaman pemecatan terhadap karyawan diakuinya karena mereka tidak loyal dan penggerak aksi mogok kerja. (dat01/wol-ach)

Pasokan Air Bersih Jangan Tersendat

Rabu, 27 Mei 2009 | 08:28 Rakyat Aceh.com Bupati Ingatkan Direktur PDAM Tirta Bengi REDELONG - Bupati Bener Meriah, Ir H Tagore Abubakar emngingatkan Ir Mansyur Kamaruddin sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bengi yang baru priode 2009 – 2013, agar memperhatikan penyaluran air bersih kepada masyarakat, sehingga tidak tersendat seperti selama ini. Nasihat itu disampaikan Bupati, usai pelantikan Ir Mansyur Kamaruddin, Senin (25/5) di Ruang Aura Sekdakab Bener Meriah. Bupati juga mengingatkan Direktur PDAM baru dapat meningkatkan dan memanfaatkan air sebagai sebagai sumber kehidupan yang paling utama kepada masyarakat. Tagore Abubakar mengatakan, air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Ia mengakui layanan air bersih pada beberapa tahun ini belum maksimal. Bahkan aliran PDAM ke Pemkab setempat juga sering mengalami macet. Konon lagi kepada masyarakat Bener Meriah. Selain itu, katanya, terpilihnya Ir Mansyur Kamaruddin yang telah masuk pensiun itu, sengaja di berikan jabatan untuk menjadi direktur PDAM Tirta Bengi, karena beliau merupakan sosok yang mau bekerja dan ilmunya masih dibutuhkan oleh Pemkab Bener Meriah. Disamping itu, Ir. Mansyur orang yang telah berpengalaman dalam bidang irigasi karena sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Kepala Dinas Pengairan dan Kepala Badan Pembangunan Daerah. Karenanya, Pemkab Bener Meriah masih membutuhkan ilmu dan tenaga beliau untuk membangun Bener Meriah. (ron)

Bank Mandiri Jelambar Bobol, Direktur PDAM Aceh Utara Tersangka

DIPOSTING OLEH Redaksi Intipnews on Friday, 5 June 2009No Comment

JAKARTA – Tersangka pembobolan rekening milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara sebesar Rp 220 miliar bertambah menjadi 5 orang. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Aceh Utara, Muhammad Yunus A Gani Kiran, turut terseret.

“Dia sudah ditetapkan jadi tersangka kemarin sore setelah menjalani pemeriksaan,” kata Kepala Satuan Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya AKBP Bahagia Dachi kepada wartawan saat dihubungi, Jumat (5/6).

Yunus terbukti ikut menikmati dana Pemkab Aceh Utara. Dalam rekeningnya, polisi menemukan uang sebesar Rp 2,21 miliar.

“Dia dapat kucuran dari Basri (Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Aceh Utara),” kata Dachi.

Dachi menjelaskan, keterlibatan Yunus dalam kasus ini yakni memberi peluang kepada Basri Yusuf untuk mendepositokan uang Pemkab Aceh Utara.

Basri yang kemudian menawarkan ke Wakil Bupati Aceh Utara, Syarifuddin. Syarifuddin kemudian memberitahu Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid. Ilyas kemudian menerbitkan surat untuk mendepositokan uang Pemkab Aceh Utara di bank.

Sementara itu, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara hingga kini belum menjalani pemeriksaan. Hal itu dikarenakan pihak kepolisian belum mendapatkan surat ijin dari Presdien SBY. “Sementara mereka hanya korban saja,” kata Dachi.

Dari tangan Yunus, polisi menyita rekening milik Yunus yang berisi uang sebesar Rp 2,21 miliar. Yunus kini telah ditahan di Polda Metro Jaya sejak Kamis 4 Juni 2009 semalam.

Polisi telah menahan empat tersangka dalam kasus tersebut yaitu Cahyono selaku Kepala Kantor Bank Mandiri KCP Jelambar, Jakarta Barat, Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadinda) Aceh Utara, Basri Yusuf serta dua orang pengusaha bernama Lista Andriyani dan HB.

Seperti diberitakan, pembobolan dana Pemda Kabupaten Aceh Utara di Bank Mandiri KCP Jelambar bermula dari Salahudin (Anggota Kadin Pusat Jakarta) dari Aceh yang menghubungi Basri Yusuf selaku Ketua Kadinda Aceh Utara bahwa di Bank Mandiri KCP Jelambar bisa memberikan bunga deposito 10,2 %, lebih besar daripada Bank Mandiri Aceh.

Kemudian Basri memberitahu Wakil Bupati Aceh Utara, Syarifuddin, tentang info tersebut. Selanjutnya, pemindahan dana tersebut disetujui oleh Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid, dengan mengeluarkan cek senilai Rp 220 miliar dan diserahkan kepada Wakil Bupati untuk didepositokan di Bank Mandiri Jakarta.

Setelah itu, Wakil Bupati bersama dengan Basri dan YUN datang ke Jakarta dan bertemu dengan SOL serta timnya antara lain LIS untuk membicarakan rencana penempatan dana tersebut di Bank Mandiri KCP Jelambar. Tim itu berikutnya bertemu dengan Cahyono, Kepala Kantor Bank Mandiri KCP Jelambar.

Sewaktu dilakukan pencairan, cek tersebut hanya sebesar Rp 200 miliar yang didepositokan selama 3 bulan. Sedangkan sisanya senilai Rp 20 miliar dengan pencairan tunai. Untuk mengelabui Pemda Kabupaten Aceh Utara, pihak Bank bersama dengan Lista menerbitkan Bilyet Giro palsu.

Setelah jatuh tempo deposito Rp 200 miliar tersebut pada bulan Mei 2009, kembali pihak Bank dan Lista mencairkan dana tersebut dan memasukkan ke rekening Lista. Oleh Lista, dana itu dibagikan ke beberapa rekening para tersangka lainnya.

Dari tangan para tersangka, polisi menyita masing-masing rekening serta mobil BMW warna hitam bernopol B 818 TOP milik tersangka HB. Dengan terbongkarnya kasus tersebut, dana yang terselamatkan mencapai Rp 178 miliar.(dtc)

Direktur PDAM Gelapkan Asset Daerah

Friday, 29 May 2009 11:50

Meulaboh | Harian Aceh - Ditrengarai menggelapkan asset daerah, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Meulaboh, Safrizal dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat.

Dalam pertemuan dengan dewan, Kamis (28/5), Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE memaparkan hasil temuan pansus dewan tentang penggunaan Rp40 juta dana oleh Safrizal untuk melancong ke Beijing, Cina. “Hal ini melanggar aturan,” kata Ramli.

Selain itu, Ramli juga mengatakan berdasarkan temuan pansus, Safrizal telah menjual mobil asset daerah tanpa persetujuan DPRK, “Mobil itu dibongkar di SMK dengan cara mengupah pada orang,” ungkapnya.

Sementara itu, Safrizal saat memberi jawaban atas tudingan dewan mengatakan dirinya pergi ke Baiijing guna meloby sebuah NGO yang menangani masalah air bersih, namun sampai saat ini belum berhasil. “Kalau pun uang yang saya gunakan melanggar aturan, saya siap menggatinya,” katanya. Sedangkan terkait masalah jual mobil asset daerah tersebut, Direktur PDAM tidak memberi jawaban. Dewan berencana akan melimpahkan masalah tersebut kepada pihak berwajib untuk di usut tuntas.(ahz)

Dirut PDAM Dituntut Mundur

, 26 Mei 2009 | 08:32
Dana Subsidi Bukan Untuk Biaya Rutin

---

Lhokseumawe- Pengoperasian PDAM Tirta Mon Pase yang selama ini kurang optimal memberikan pelayan kepada pelanggan. Hal inididuga karena jajaran direksi dinilai tidak fokus dalam menjalankan tugasnya.

Sehingga berakibat pada penunggakan rekening listrik dan dilakukan pemotongan sambungan oleh PLN.
Akibat pemotongan listrik tentunya mengakibatkan distribusi air terkendala.

Imbasnya tentulah sejumlah pelanggan tidak dapat menikmati air bersih dari perusahaan daerah ini. Padahal menyangkut rekening listrik merupakan salah satu faktor utama pendukung operasional.

“Kita melihat permasalahan pemutusan listrik milik PDAM Tirta Mon Pase jelas merupakan kesalahan dari manajemen. Kondisi ini kami menilai terjadi akibat pihak direktur tidak lagi fokus pada perusahaan yang dipimpinnnya. Untuk itu saya menyarankan kalau dirut tidak punya waktu mengurus PDAM silahkan minta mengundurkan diri saja,” ujar Idris, Sekretaris Komisi B DPRK Aceh Utara kepada wartawan koran ini, Senin (25/5).

Sebab lanjutnya, selama ini terkesan dirut PDAM Tirta Mon Pase lebih banyak kegiatan di luar. Seperti menjadi koordinator tim asistensi dan juga menjadi penasehat kepala daerah.

“Jadi disinilah kita melihat bahwa dirut PDAM tidakpunya banyak waktu mengurus perusahaan yang fungsinya melayani masyarakat. Kalau begitu kita minta agar kepala daerah dapat mengganti saja Dirut PDAM Tirta Mon Pase dan meresuffle jajaran direksi,” terangnya.

Anehnya lagi, sambung Idris, tujuan pemerintah untuk mendirikan perusahaan daerah tentunya bermaksud untuk mencari atau meningkatkan pendapatan bagi daerah. Selain dari menjalankan misi sosial dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
“Tetapi yang kita lihat sekarang ini, PDAM Tirta Mon Pase harus setiap tahun dibantu dana oleh pemerintah daerah,” katanya.

Benar Nunggak Listrik

Sementara itu Direktur Umum PDAM Tirta Mon Pase, Rizal, SE dua hari lalu kepada wartawan koran ini membenarkan bahwa telah terjadi tunggakan rekening listrik.

Sehingga aliran listrik kepada perusahaan daerah ini telah diputuskan oleh pihak PLN.
“Sebenarnya ini kondisi yang lazim terjadi hampir setiap tahunnya. Bahkan sejak awal kita telah melakukan pendekatan dengan pihak PLN agar dapat menunggu pembayaran. Sebab pencairan dana bantuan dari Pemkab Aceh Utara masih dalam proses dan belum cair,” jelasnya.

Ditanya bagaimana setelah diputuskannya aliran listrik? Direktur umum mengatakan akan menjalankan operasional dengan menghidupkan genset. Tetpai tentunya itu tidak akan maksimal dan distribusi air tentunya akan terbatas.

“Mesin genset hidupnya tidak dapat dilakukan selama 24 jam. Meski demikian kita berusaha tetap mengoperasikan WTP untuk mendistribusikan air. Terkait pembayaran tunggakan akan kita lakukan dalam waktu dekat ini setelah pengurusan dana rampung,” terangnya.

Terkait komentar pihak PDAM, anggota DPRK Aceh Utara, Sayed Rifyan mengatakan, semua kondisi saat ini terjadi akibat sejak awal perekrutan dirut PDAM bukan orang yang berpengalaman dibidangnya. Bahkan dirut PDAM dipilih tanpa lewat fit and profertest lembaga dewan.

“Intinya menurut aturan, dana bantuan atau subsidi kepada perusahaan daerah tidak boleh digunakan untuk biaya rutin. Jadi lucu kalau ada komentar dari pihak PDAM bahwa dana untuk listrik harus menunggu cair dari bantuan Pemkab Aceh Utara,” ucapnya. (agt)

Warga Mutiara Ancam Demo PDAM

24 May 2009, 09:13 Pase Administrator

LHOKSEUMAWE - Ratusan ibu rumah tangga di Kompleks Perumahan Mutiara Indah, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe, mengancam akan melakukan demo ke PDAM Tirta Mon Pase. Hal ini disebabkan sudah sejak 14 hari yang lalu hingga Sabtu (23/5) kemarin, mereka tidak mendapatkan suplai air bersih dari perusahaan daerah tersebut.

Selama tidak adanya suplai air ke rumah-rumah penduduk di kawasan Bukit Mutiara Indah, masyarakat terpaksa membeli air yang dibawa dengan mobil tanki dengan harga Rp 100.000/tanki, ukuran 3.000 liter. “Sebenarnya bukan dijual kepada warga, tapi warga memberikan kepada supir mobil tanki PDAM uang Rp 100.000, daripada harus beli Rp 1.000 per jerigen,” kata Nurlina, seorang ibu rumah tangga.

Menurut Nurlina, di Kompleks Mutiara Indah ada sekitar 200 rumah. Rencananya, kalau tak ada air dalam dua hari ini, ratusan ibu rumah tangga akan berkumpul melakukan aksi protes ke PDAM setempat. Tersendatnya air bersih ke ribuan rumah pelanggan, juga karena ekses pemotongan arus listrik oleh PLN. Ini disebabkan karena PDAM memiliki tunggakan yang cukup besar, yaitu mencapai Rp 2,04 miliar.

Siap diaudit
Direktur Umum PDAM Tirta Moun Pase, Rizal menyatakan pihaknya siap diaudit dalam penggunaan anggaran. Apalagi pihaknya mengaku tidak pernah melakukan penyelewengan. Soal tunggakan listrik, katanya, disebabkan karena hingga kini subsidi yang diberikan melalui APBK Aceh Utara tahun 2009 senilai Rp 10,680 miliar, belum dicairkan.

Rizal yang dihubungi via telepon, Sabtu (23/5), mengaku sedang berada di Banda Aceh. Ia sangat menyesalkan pernyataan anggota DPRK Aceh Utara yang meminta pihaknya untuk diaudit. “Padahal, tunggakan listrik itu hitungan Januari sampai Mei 2009, karena dana dari APBK yang belum kunjung cair juga,” ungkapnya. Sedangkan upaya untuk secepatnya mencairkan dana Rp 10 miliar lebih itu, katanya, terus ditempuh. Namun, dikarenakan tahun ini sistemnya hanya berbentuk subsidi (bukanya penyertaan modal sebagaimana tahun-tahun lalu), maka mekanismenya sangat panjang.

Menyinggung pemutusan aliran listrik, Rizal mengaku sebelumnya memang telah mendapatkan teguran dari PLN. Namun, saat itu telah dilakukan berulangkali pendekatan secara persuasif dengan pihak PLN. Tetapi, karena tidak bisa diberikan kebijaksaan lagi, hingga diputuskan dan membuat ribuan pelanggan tak bisa menikmati air bersih. Tapi saya pastikan, paling lambat dalam sepekan ini air kembali mengalir ke rumah warga. Karena beberapa hari lagi dana dari APBK akan segera cair. Jadi, kami harap pelanggan bisa sabar,” demikian Rizal yang mengaku dirinya didampingi Direktur Teknik, Safrizal.(ib/bah)