Pemkab Minta Aktivitas Pabrik Pengolah Batu Dihentikan

PDAM Lakukan Uji Air Krueng Meureubo
MEULABOH-Pemkab Aceh Barat meminta pihak pabrik penggilingan batu mengandung emas berskala besar di Masjid Tuha Kecamatan Meureubo agar menghentikan aktivitasnya sementara. Sebab, sejauh ini usaha tersebut belum memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) karena pabrik itu menggunakan zat merkuri.

Wakil Bupati Aceh Barat, Fuadri SSi Msi meminta pengelola usaha itu segera menghentikan aktivitas sementara waktu dan mengurus izin amdal ke dinas terkait sehingga keberadaan usaha tersebut tidak mencemari air Kroeng Meureubo yang hanya beberapa meter dari lokasi pabrik.

“Kita minta usaha itu segera dihentikan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada masyarakat sekitar sebab air sungai itu adalah kebutuhan hari-hari penduduk,” ujar Fuadri kepada Serambi, Rabu (28/7).

Apalagi air krueng Meureubo selama ini juga menjadi sumber air yang dipasok ke PDAM Tirta Meulaboh sehingga perlu diambil langkah cepat. Pemkab bukan melarang pabrik itu beroperasi, tetapi penuhi dulu amdalnya sehingga tidak menjadi masalah, sebab bila sesudah diteliti pikak tidak mengizinkan di lokasi itu maka harus segera pindah ke lokasi yang diizinkan begitu juga sebaliknya bila izin amdal mengatakan boleh tidak menjadi masalah.

Fuadri juga mengaku sudah mendapat informasi bahwa masyarakat di sekitar wilayah itu atau penduduk yang menetap di sekitar aliran sungai (DAS) Krueng Meureubo resah dengan hadirnya pabrik yang beroperasi sudah tiga bulan terakhir sebab mereka hanya terpaut beberapa meter dari sungai.

Lakukan uji air
Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Meulaboh, Chairuman SE secara terpisah menjawab Serambi, Rabu (28/7) mengatakan setelah mendengar ada pabrik pengolah batu emas menggunakan merkuri yang limbahnya menghalir ke Krueng Meureubo, pihaknya menurunkan petugas melakukan uji air. Ia juga cemas terhadap hal itu dan terus melakukan uji air sehingga akan diperoleh hasil sebab lokasi penggilingan itu juga tidak terlalu jauh dari sumber air yang dipasok ke PDAM.

Seperti diberitakan sebuah pabrik penggilingan batu mengandung emas yang dipasok dari Gunong Ujeuen, Aceh Jaya dan Sawang Aceh Selatan dibangun di Masjid Tuha Kecamatan Meureubo, Aceh Barat diduga mencemari lingkungan. Pasalnya bak penampungan limbah dan usaha hanya terpaut lima meter dari aliran sungai terlebih zat yang digunakan untuk penggilingan adalah merkuri.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan dan Pertamanan (Bapedal dan KP) Aceh Barat, Marlianyah mengatakan pihak mereka sudah mendapat laporan dari masyarakat tentang kehadiran pabrik penggilingan batu di wilayah itu. “Setelah kita terima laporan langsung kita turun ke lapangan,” ujar Marliansyah. Muliyadi mengakui, sejuah ini pabrik penggilingan batu emas itu belum mengantongi analisis mengeni dampak lingkungan (amdal), sehingga belum diketahui apakah kehadiran ppabrik itu merusak lingkungan.(riz)

Warga Jangkabuya Dambakan Air Bersih

MEUREUDU-Sejumlah desa pesisir pantai Kecamatan Jangkabuya dan Ulim, Pidie Jaya (Pijay) hingga kini belum dialiri air bersih. Akibatnya, warga menggunakan air sumur, sementara untuk minum terpaksa membelinya.

Fenomena yang sudah berkalang tahun itu, tampaknya kurang mendapat perhatian pemerintah, terutama dinas terkait. Penduduk dibiarkan menggunakan air lagang (setengah asin) untuk berbagai keperluan. Kalau pun ada sumur yang airnya dapat diminum, jumlahnya sangat terbatas. Untuk mengangkutnya, ditempuh lumayan jauh.

Di Jangkabuya, desa yang belum ada air bersih, antara lain Gampong Jurong Ara, Jurong Teungoh, dan Jurong Minje. Sementara Ulim, meliputi Desa Masjid Ulim Baroh, Bueng, Geulanggang, dan Tijien Usen. Sedikitnya 1.500 KK (kepala keluarga) setempat mengeluh ketiadaan air bersih. Kondisi terparah diami pascatsunami, dimana warga sepanjang pesisir pantai di dua kecamatan tersebut mengharpkan bantuan pemerintah.

Seperti dilaporkan Keuchik Jurong Ara, Anwar Taib. Kendala utama yang dialami desa berpenduduk 180 KK itu adalah menyangkut air bersih. Masyarakat sudah berkalang tahun menggunakan air lagang dari sumur galian untuk berbagai keperluan, selain untuk minum. “Untuk minum, kami harus beli dengan jerigen atau galon. Per-bulan, rata-rata harus mengeluarkan uang Rp 30.000,” papar Anwar.

Untuk mencuci pakaian, sambung Ramli Ahmad, salah seorang Tuha Peuet, ibu-ibu di sana menggunakan air sumur. Atau kalau kebetulan lagi musim turun ke sawah, hampir setiap pagi mereka berjejer sepanjang saluran mencuci pakaian. Kondisi serupa juga dialami penduduk di dua desa tetangganya.

Menurut sejumlah warga, pihak desa sudah berulangkali melaporkan keluhan itu kepada pemerintah melalui camat setempat. Namun, belum juga ada tanda-tanda untuk ditindaklanjuti. Jalur induk untuk pendistribusian air ke desanya, memang sebagian sudah lama dipasang. Tapi, air tak kunjung tiba setetes pun. “Sampai kapan kami harus menunggu adanya air bersih,” kata seorang ibu rumah tangga.

Kondisi terparah juga dialami ratusan penduduk Kemukiman Ulim Baroh, meliputi Desa Bueng, Geulanggang, dan Tijien Usen. Masyarakat di sana, terutama kaum ibu pada sore hari beramai-ramai mendatangi sumur yang airnya dinilai bisa untuk diminum. Keuchik Geulanggang, M Gade yang ditanya Serambi melalui ponselnya kemarin, membenarkan semua warganya yang berjumlah sekitar 265 KK, belum pernah menikmati air bersih. Warga miskin terpaksa harus mengambil air sumur tua di meunasah desa setempat. Pemerintah, dalam hal ini Distamben (Dinas Pertambangan dan Enegi) Aceh, sudah pernah menggali sumur bor beberapa tahun silam, tapi sial airnya setetes pun tak keluar.

Catatan Serambi, selain Desa Geulanggang, pemerintah juga pernah menggali sumur bor di Gampong Bueng (tetangga Geulanggang). Tapi nasibnya juga begitu. Kedua sumur bor itu kini hanya jadi barang onggokan.(ag)

Renstra Air Minum Disosialisasikan

LANGSA - Rencana Strategis (Renstra) Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Aceh Timur, Senin (12/7) disosialisasikan di aula Bappeda setempat. Rentra itu bertujuan untuk membantu terwujudnya sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkunggan di Kabupaten Aceh Timur secara optimal. Termasuk berbagai macam aspek pendukung, berupa teknis, kelembagaan, pembiayaan, sosial dan lingkungan hidup.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Syaifannur, SH MM, ketika membuka acara Sosialisasi dan Penyususnan Renstra Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) menjelaskan, pemerintah daerah sangat menyambut baik program tersebut, sehingga sasaran yang akan dicapai dalam program ini menjadi tangungjawab bukan saja pemerintah, akan tetapi juga masyarakat serta seluruh stakeholders di Kabupaten Aceh Timu.

“Sebab, pembangunan sarana dan prasarana harus mulai menempatkan masyarakat sasaran sebagai subyek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat benar-benar memahami dan terlibat dalam proses pembanguan sebagai akuntabilitas,” katanya.(is)

Warga Plimbang Konsumsi Air Keruh

BIREUEN – Hingga kini jaringan PDAM Mon Peusangan Bireuen belum tersambung ke sejumlah desa di Kecamatan Plimbang, kabupaten setempat. Akibatnya, warga di kawasan itu terpaksa mengonsumsi air sumur berwarna kuning dan keruh. “Air sumur di daerah kami berwarna kuning dan keruh, sehingga tak layak dikonsumsi. Namun karena daerah kami sampai sekarang belum ada jaringan PDAM, kami terpaksa mengonsumsi air sumur yang keruh itu,” kata Sulaiman, warga Keude Plimbang kepada Serambi, Senin (12/7). Kepala SMA Plimbang, Razali juga mengatakan di sekolahnya juga belum ada jaringan PDAM sehingga siswa terpaksa menggunakan air sumur yang warnanya kuning.

Beberapa warga lain mengatakan, jaringan PDAM baru tersambung ke Desa Seuneubok Seumawe dan beberapa desa lainnya, sementara di kawasan Keude Plimbang dan sekitarnya belum ada. Karenanya, warga setempat mengharapkan Pemda Bireuen segera membangun pipa PDAM ke daerah mereka sehingga kebutuhan air bersih terpenuhi.

Direktur PDAM Mon Peusangan, Isfadli Yahya, yang dikonfirmasi kemarin mengakui jaringan PDAM ke Kecamatan Plimbang belum seluruhnya tersambung. “Hanya sampai kawasan Simpang Nalan dan Seuneubok Seumawe yang sudah tersambung, sedangkan lainnya belum,” ujar Isfadli.

Ditanya kapan jaringan PDAM daerah itu akan dibangun pihaknya, Isfadli mengatakan dalam beberapa bulan ke depan pihaknya belum bisa memastikan kapan jaringan PDAM ke kawasan Peudada dibangun. Karena, menurutnya, hal tersebut sangat tergantung ada tidaknya bantuan dari APBK Bireuen untuk pengadaan pipa dan kebutuhan lain terkait pembangunan jaringan PDAM. “Kami harap warga bersabar, mungkin tahun depan hal itu bisa direalisasikan,” harapnya.(yus)

Kuras Rp30,726 M, WTP mubazir

SIGLI – Wakil ketua komisi B DPRK Pidie, Khairil Syahrial, menyayangkan proyek penyulingan air bersih atau Water Treatment Plant (WTP) yang terletak di kecamatan Keumala Dalam, kabupaten Pidie tidak berfungsi. Padahal proyek ini menguras dana Rp30,726 miliar. “Proyek WTP itu dikerjakan dua tahun lalu. Namun pengerjaannya terkesan mubazir. Sehingga masyarakat tidak dapat menikmati air bersih. Apalagi untuk pembangunan sambungan pipanya sebesar Rp 4,6 miliar,” kesalnya, tadi sore. Menurutnya, bangunan WTP itu bantuan BRR. Dan didesak rekanan segera menyelesaikan proyek tersebut. Jangan sampai WTP menjadi barang rongsokan. Masyarakat di kecamatan Kembang Tanjong, Simpang Tiga, Mutiara, kota Sigli dan sekitarnya belum bisa menikmati WTP. Apalagi, katanya, kota Sigli acap kali terjadi krisir air bersih yang bersumber dari pipa PDAM. Akan tetapi, jika proyek WTP bisa difungsikan, warga kota Sigli tidak sulit lagi memperoleh air bersih. Terpisah, direktur PDAM Sigli, Asmadi Ajie, mengatakan, belum berfungsinya WTP, lantaran adanya perbaikan pipa yang bocor pada lima titik oleh rekanan PT Utama Karya. Sebelumnya, pipa mengalami bocor pada sembilan titik. Tapi telah diperbaiki. “Kami belum tahu kapan WTP berfungsi. Pemkab Pidie belum bisa menerima WTP, jika belum bisa diselesaikan 100 persen. Hasil kajian, WTP mampu menyuplai air 80 liter per detik diperuntukkan untuk kota Sigli, Kembang Tanjong, Mutiara, Simpang Tiga, dan kecamatan lainnya,” pungkasnya. Editor : SATRIADI TANJUNG (dat07/ser)

Sudah Saatnya PDAM Diswastakan

Keluhan masyarakat tentang pelayanan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) tidak pernah reda, bahkan dari hari ke hari terus meningkat. Hal ini tidak lain karena masyarakat memang sangat membutuhkan air, terutama untuk kebutuhan konsumsi dan cucian. Selama ini hanya PDAM yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut, artinya tidak ada pilihan lain bagi warga.

Sayangnya, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap air tersebut tidak mampu dilayani oleh pemerintah. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari persoalan manajemen, sumber daya manusia, hingga permodalan yang tidak seimbang. Akibatnya, masyarakat tetap saja tidak bisa nyaman untuk dapat menikmati ketersediaan air dalam tempo yang lama.

Buktinya, seperti yang dialami warga Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Mereka benar-benar kesal terhadap pelayanan perusahaan daerah itu. Pasalnya, sudah hampir seminggu suplai air bersih ke kawasan itu, macet total. Namun, hingga Jumat pekan lalu, belum ada upaya penanganan dari pihak terkait.

Seperti diutarakan warga Dusun Diwai Makan, Jafar dan Saiful kepada Serambi (edisi Jumat (2/4)), suplai air PDAM ke kawasan itu sudah terganggu sejak lima hari lalu, persisnya sejak Minggu (28/3). Warga mengira, hal itu hanya gangguan sesaat seperti yang biasa terjadi. Ternyata, hingga Senin (29/3), suplai air belum juga normal.

Akibatnya, sejak air PDAM macet, masyarakat di desa tersebut terpaksa membeli air bersih yang dibawa dengan mobil tanki. Jafar dan Saiful menyebutkan, sebagaian warga berpatungan untuk membeli air bersih dengan harga Rp 120 ribu per tanki (ukuran 4.000 liter). Satu tanki bisa digunakan untuk tiga sampai empat rumah.

Sebagian warga lainnya, juga membeli air bersih yang dijual per jeriken yang juga dibawa dengan mobil. Harganya Rp 2.000 per jeriken. Namun, warga desa tersebut merasa dirugikan dengan kondisi itu. Pasalnya, mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli air bersih. Sementara setiap bulan, warga juga harus membayar iuran rutin ke PDAM.

Persoalan serupa sebenarnya bukan hanya dialami warga Lambaro Skep. Tetapi, kondisi itu sudah menjadi pemandangan rutin bagi warga Banda Aceh, terutama yang berada di kawasan Kampung Pineueng, Peurada, Jeulingke, Kampung Jawa, Lampulo, dan lain-lain. Warga setempat bahkan sudah lelah untuk melaporkan kondisi tersebut ke PDAM Tirta Daroy Banda Aceh.

Masalahnya, bukan PDAM Tirta Daroy tidak tanggap atau kurang peduli terhadap keluhan warganya. Tetapi, PDAM memang tidak mampu memenuhi harapan warga, yang tentu saja disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, manajemen, dan juga permodalan.

Untuk itu, kita menilai sudah saatnya Pemko Banda Aceh menyerahkan pengelolaan PDAM Tirta Daroy kepada pihak swasta. Sebab, manajemen swasta tentu saja berbeda dengan manajemen pemerintah. Swasta lebih mandiri dan profesional, sementara pemerintah lebih banyak kepentingan yang bermain di dalamnya. Misalnya saja, titip menitip karyawan yang sama sekali tidak punya keterampilan untuk mengelola PDAM. Akhirnya mereka menjadi beban perusahaan yang terus menerus sepanjang tahun!
(Serambi Indonesia, 05/05/2010)

Danau Aneuk Laot Sabang, Terancam Kering!

WASPADA ONLINE

BANDA ACEH - Danau Aneuk Laut yang berada di Pulau Weh, Sabang dikabarkan terancam kering. Debit air dari tahun ke tahun terus menurun. Sementara perhatian dari instansi terkait dinilai sangat kurang. Hal ini bisa mengancam kehidupan warga setempat yang membutuhkan air minum.

Ketua Forum Masyarakat Pemantau Percepatan Pembangunan Sabang, Afrizal Bakri, mengatakan Danau Aneuk Laut kian memprihatinkan. Danau Aneuk Laut selama ini menjadi sumber mata air utama warga kepulauan itu.

Disebutkan, dalam tiga bulan terakhir mutu air yang layak minum sudah keruh dan berwarna kuning. "Kondisi ini sudah berlangsung tiga bulan lebih. Kualitas dan kwantitas air juga menurun," sebutnya, siang ini.

Diungkapkan, penyebabnya akibat, penurunan muka air danau. Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan, penurunannya gara-gara adanya patahan pada saat gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 lalu.

Akibat lainnya, katanya, karena penyedotan langsung yang dilakukan PDAM Tirta Aneuk Laot Sabang yang semakin memperparah kondisi danau. "PDAM harus bertanggungjawab, karena memiliki andil terjadinya penurunan baku mutu air di danau," sebutnya.

Pada sisi lain, kedalaman Danau Aneuk Laot juga semakin berkurang. Data yang dirilis Formas P3S menyebutkan, pada tahun 2003, kedalaman air danau tercatat sedalam 29 meter, kemudian, menyusut menjadi 20 meter. "Terakhir tinggal 15 meter lagi dalamnya," ungkapnya.

Pihak Formas mengkritik Pemerintah Kota Sabang, yang mengabaikan hasil rekomendasi penelitian dengan tidak menindaklanjutinya. Karena menurut mereka, jika masalah air bersih tak selesai, akan mempengaruhi sektor lain disana.

Kepada PDAM Tirta Aneuk Laot, pihak Formas meminta untuk dilakukannya biofiltrasi dan ultrafiltrasi air sebelum air tersebut disuplai ke masyarakat, agar kualitas air menjadi layak untuk diminum dan dipakai buat keperluan lainnya.