Renstra Air Minum Disosialisasikan

LANGSA - Rencana Strategis (Renstra) Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Aceh Timur, Senin (12/7) disosialisasikan di aula Bappeda setempat. Rentra itu bertujuan untuk membantu terwujudnya sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkunggan di Kabupaten Aceh Timur secara optimal. Termasuk berbagai macam aspek pendukung, berupa teknis, kelembagaan, pembiayaan, sosial dan lingkungan hidup.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Syaifannur, SH MM, ketika membuka acara Sosialisasi dan Penyususnan Renstra Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) menjelaskan, pemerintah daerah sangat menyambut baik program tersebut, sehingga sasaran yang akan dicapai dalam program ini menjadi tangungjawab bukan saja pemerintah, akan tetapi juga masyarakat serta seluruh stakeholders di Kabupaten Aceh Timu.

“Sebab, pembangunan sarana dan prasarana harus mulai menempatkan masyarakat sasaran sebagai subyek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat benar-benar memahami dan terlibat dalam proses pembanguan sebagai akuntabilitas,” katanya.(is)

Warga Plimbang Konsumsi Air Keruh

BIREUEN – Hingga kini jaringan PDAM Mon Peusangan Bireuen belum tersambung ke sejumlah desa di Kecamatan Plimbang, kabupaten setempat. Akibatnya, warga di kawasan itu terpaksa mengonsumsi air sumur berwarna kuning dan keruh. “Air sumur di daerah kami berwarna kuning dan keruh, sehingga tak layak dikonsumsi. Namun karena daerah kami sampai sekarang belum ada jaringan PDAM, kami terpaksa mengonsumsi air sumur yang keruh itu,” kata Sulaiman, warga Keude Plimbang kepada Serambi, Senin (12/7). Kepala SMA Plimbang, Razali juga mengatakan di sekolahnya juga belum ada jaringan PDAM sehingga siswa terpaksa menggunakan air sumur yang warnanya kuning.

Beberapa warga lain mengatakan, jaringan PDAM baru tersambung ke Desa Seuneubok Seumawe dan beberapa desa lainnya, sementara di kawasan Keude Plimbang dan sekitarnya belum ada. Karenanya, warga setempat mengharapkan Pemda Bireuen segera membangun pipa PDAM ke daerah mereka sehingga kebutuhan air bersih terpenuhi.

Direktur PDAM Mon Peusangan, Isfadli Yahya, yang dikonfirmasi kemarin mengakui jaringan PDAM ke Kecamatan Plimbang belum seluruhnya tersambung. “Hanya sampai kawasan Simpang Nalan dan Seuneubok Seumawe yang sudah tersambung, sedangkan lainnya belum,” ujar Isfadli.

Ditanya kapan jaringan PDAM daerah itu akan dibangun pihaknya, Isfadli mengatakan dalam beberapa bulan ke depan pihaknya belum bisa memastikan kapan jaringan PDAM ke kawasan Peudada dibangun. Karena, menurutnya, hal tersebut sangat tergantung ada tidaknya bantuan dari APBK Bireuen untuk pengadaan pipa dan kebutuhan lain terkait pembangunan jaringan PDAM. “Kami harap warga bersabar, mungkin tahun depan hal itu bisa direalisasikan,” harapnya.(yus)

Kuras Rp30,726 M, WTP mubazir

SIGLI – Wakil ketua komisi B DPRK Pidie, Khairil Syahrial, menyayangkan proyek penyulingan air bersih atau Water Treatment Plant (WTP) yang terletak di kecamatan Keumala Dalam, kabupaten Pidie tidak berfungsi. Padahal proyek ini menguras dana Rp30,726 miliar. “Proyek WTP itu dikerjakan dua tahun lalu. Namun pengerjaannya terkesan mubazir. Sehingga masyarakat tidak dapat menikmati air bersih. Apalagi untuk pembangunan sambungan pipanya sebesar Rp 4,6 miliar,” kesalnya, tadi sore. Menurutnya, bangunan WTP itu bantuan BRR. Dan didesak rekanan segera menyelesaikan proyek tersebut. Jangan sampai WTP menjadi barang rongsokan. Masyarakat di kecamatan Kembang Tanjong, Simpang Tiga, Mutiara, kota Sigli dan sekitarnya belum bisa menikmati WTP. Apalagi, katanya, kota Sigli acap kali terjadi krisir air bersih yang bersumber dari pipa PDAM. Akan tetapi, jika proyek WTP bisa difungsikan, warga kota Sigli tidak sulit lagi memperoleh air bersih. Terpisah, direktur PDAM Sigli, Asmadi Ajie, mengatakan, belum berfungsinya WTP, lantaran adanya perbaikan pipa yang bocor pada lima titik oleh rekanan PT Utama Karya. Sebelumnya, pipa mengalami bocor pada sembilan titik. Tapi telah diperbaiki. “Kami belum tahu kapan WTP berfungsi. Pemkab Pidie belum bisa menerima WTP, jika belum bisa diselesaikan 100 persen. Hasil kajian, WTP mampu menyuplai air 80 liter per detik diperuntukkan untuk kota Sigli, Kembang Tanjong, Mutiara, Simpang Tiga, dan kecamatan lainnya,” pungkasnya. Editor : SATRIADI TANJUNG (dat07/ser)

Sudah Saatnya PDAM Diswastakan

Keluhan masyarakat tentang pelayanan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) tidak pernah reda, bahkan dari hari ke hari terus meningkat. Hal ini tidak lain karena masyarakat memang sangat membutuhkan air, terutama untuk kebutuhan konsumsi dan cucian. Selama ini hanya PDAM yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut, artinya tidak ada pilihan lain bagi warga.

Sayangnya, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap air tersebut tidak mampu dilayani oleh pemerintah. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari persoalan manajemen, sumber daya manusia, hingga permodalan yang tidak seimbang. Akibatnya, masyarakat tetap saja tidak bisa nyaman untuk dapat menikmati ketersediaan air dalam tempo yang lama.

Buktinya, seperti yang dialami warga Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Mereka benar-benar kesal terhadap pelayanan perusahaan daerah itu. Pasalnya, sudah hampir seminggu suplai air bersih ke kawasan itu, macet total. Namun, hingga Jumat pekan lalu, belum ada upaya penanganan dari pihak terkait.

Seperti diutarakan warga Dusun Diwai Makan, Jafar dan Saiful kepada Serambi (edisi Jumat (2/4)), suplai air PDAM ke kawasan itu sudah terganggu sejak lima hari lalu, persisnya sejak Minggu (28/3). Warga mengira, hal itu hanya gangguan sesaat seperti yang biasa terjadi. Ternyata, hingga Senin (29/3), suplai air belum juga normal.

Akibatnya, sejak air PDAM macet, masyarakat di desa tersebut terpaksa membeli air bersih yang dibawa dengan mobil tanki. Jafar dan Saiful menyebutkan, sebagaian warga berpatungan untuk membeli air bersih dengan harga Rp 120 ribu per tanki (ukuran 4.000 liter). Satu tanki bisa digunakan untuk tiga sampai empat rumah.

Sebagian warga lainnya, juga membeli air bersih yang dijual per jeriken yang juga dibawa dengan mobil. Harganya Rp 2.000 per jeriken. Namun, warga desa tersebut merasa dirugikan dengan kondisi itu. Pasalnya, mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli air bersih. Sementara setiap bulan, warga juga harus membayar iuran rutin ke PDAM.

Persoalan serupa sebenarnya bukan hanya dialami warga Lambaro Skep. Tetapi, kondisi itu sudah menjadi pemandangan rutin bagi warga Banda Aceh, terutama yang berada di kawasan Kampung Pineueng, Peurada, Jeulingke, Kampung Jawa, Lampulo, dan lain-lain. Warga setempat bahkan sudah lelah untuk melaporkan kondisi tersebut ke PDAM Tirta Daroy Banda Aceh.

Masalahnya, bukan PDAM Tirta Daroy tidak tanggap atau kurang peduli terhadap keluhan warganya. Tetapi, PDAM memang tidak mampu memenuhi harapan warga, yang tentu saja disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, manajemen, dan juga permodalan.

Untuk itu, kita menilai sudah saatnya Pemko Banda Aceh menyerahkan pengelolaan PDAM Tirta Daroy kepada pihak swasta. Sebab, manajemen swasta tentu saja berbeda dengan manajemen pemerintah. Swasta lebih mandiri dan profesional, sementara pemerintah lebih banyak kepentingan yang bermain di dalamnya. Misalnya saja, titip menitip karyawan yang sama sekali tidak punya keterampilan untuk mengelola PDAM. Akhirnya mereka menjadi beban perusahaan yang terus menerus sepanjang tahun!
(Serambi Indonesia, 05/05/2010)

Danau Aneuk Laot Sabang, Terancam Kering!

WASPADA ONLINE

BANDA ACEH - Danau Aneuk Laut yang berada di Pulau Weh, Sabang dikabarkan terancam kering. Debit air dari tahun ke tahun terus menurun. Sementara perhatian dari instansi terkait dinilai sangat kurang. Hal ini bisa mengancam kehidupan warga setempat yang membutuhkan air minum.

Ketua Forum Masyarakat Pemantau Percepatan Pembangunan Sabang, Afrizal Bakri, mengatakan Danau Aneuk Laut kian memprihatinkan. Danau Aneuk Laut selama ini menjadi sumber mata air utama warga kepulauan itu.

Disebutkan, dalam tiga bulan terakhir mutu air yang layak minum sudah keruh dan berwarna kuning. "Kondisi ini sudah berlangsung tiga bulan lebih. Kualitas dan kwantitas air juga menurun," sebutnya, siang ini.

Diungkapkan, penyebabnya akibat, penurunan muka air danau. Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan, penurunannya gara-gara adanya patahan pada saat gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 lalu.

Akibat lainnya, katanya, karena penyedotan langsung yang dilakukan PDAM Tirta Aneuk Laot Sabang yang semakin memperparah kondisi danau. "PDAM harus bertanggungjawab, karena memiliki andil terjadinya penurunan baku mutu air di danau," sebutnya.

Pada sisi lain, kedalaman Danau Aneuk Laot juga semakin berkurang. Data yang dirilis Formas P3S menyebutkan, pada tahun 2003, kedalaman air danau tercatat sedalam 29 meter, kemudian, menyusut menjadi 20 meter. "Terakhir tinggal 15 meter lagi dalamnya," ungkapnya.

Pihak Formas mengkritik Pemerintah Kota Sabang, yang mengabaikan hasil rekomendasi penelitian dengan tidak menindaklanjutinya. Karena menurut mereka, jika masalah air bersih tak selesai, akan mempengaruhi sektor lain disana.

Kepada PDAM Tirta Aneuk Laot, pihak Formas meminta untuk dilakukannya biofiltrasi dan ultrafiltrasi air sebelum air tersebut disuplai ke masyarakat, agar kualitas air menjadi layak untuk diminum dan dipakai buat keperluan lainnya.

Bisa Menyulitkan Pengolahan Air Baku PDAM

Sungai di Banda Aceh Tercemar

BANDA ACEH - Tiga sungai di Banda Aceh, Krueng Aceh, Krueng Daroy, dan Krueng Doy tercemar limbah domestik MCK (mandi cuci kakus) dan home industry. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2007, ketiga sungai tersebut mengandung amoniak, posphat, dan DO (Dissolved Oxygen) di ambang batas atau sudah pada tingkat membahayakan.

Informasi itu disampaikan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Banda Aceh, Iskandar MSi didampingi Kepala Seksi Amdal, Cut Safarina Yulianti MT, kepada Serambi, Sabtu (27/2). “Jika kondisi itu dibiarkan, akan menyulitkan pengolahan air PDAM,” kata Iskandar. Iskandar mencontohkan, posphat akan sulit diendapkan flokulan. Sedangkan mikroba-mikroba nitrifikasi yang sangat halus dan mencerna amoniak menjadi nitrit. Sementara nitrit juga menyulitkan pengendapan, sehingga menurutnya membutuhkan biaya besar untuk diolah hingga normal seperti semula.

Berdasarkan penelitian sampling air Krueng Aceh pada Bendungan Karet Lambaro, Jembatan Surabaya, dan Jembatan Peunayong, kandungan amoniak (N-NH3) tercatat 0,18 mg/L, posphat (PO4-P) t5,75 mg/L, dan DO 7,54 mg/L. Sementara pengambilan sampling air di Krueng Daroy (Jembatan Keutapang dan Jembatan Putro Phang), kandungan amoniaknya 0,24 mg/L, posphat 0,21 mg/L, dan DO 7,31 mg/L. Sedangkan sampling yang dilakukan di Krueng Doy (Jembatan Punge dan Jembatan Seutui), tercatat kandungan amoniak seberat 1,20 mg/L, posphat 0,31 mg/L, dan DO 7,03 mg/L.

Menurut Iskandar, standar baku mutu sesuai PP Nomor 82 Tahun 2001 untuk kelas dua itu amoniak yang normal minus (-) mg/L, posphat 0,2 mg/L, dan DO 4 mg/L. Setelah dilakukan penelitian itu, pada 2008 Kantor Lingkungan Hidup bekerja sama dengan GTZ-SLGRS dari Jerman melakukan tindakan pencegahan dengan mendirikan satu unit IPAL limbah industri tahu yang menggunakan sistem biofuel. Namun kurang dapat dukungan dari pemilik usaha tersebut karena ketidaktahuan mereka.

Kepala Seksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada Kantor Lingkungan Hidup Banda Aceh, Cut Safarina menambahkan, setelah kerja sama itu tindakan yang dilakukan pihaknya yaitu melakukan pengecekan dengan kasat mata, visualisasi secara rutin dengan melakukan pemotretan sebagai bukti.

“Karena kurangnya dana, maka kita melihat kasat mata kekeruhan air sungai, warnanya yang hitam, serta rasanya yang berbeda. Setelah itu baru kita visualisasikan. Karena hanya sebatas itu yang mampu kita lakukan,” ucapnya. Akibat pencemaran, lanjut Cut Safarina, air tidak terasa enak, menurunkan oksigen terlarut, dan populasi ikan kurang sehat. Sementara jika nitrogen berlebihan bisa menyebabkan ganggang tumbuh subur.

“Nitrit amat beracun dalam air namun tak tahan lama. Air kandungan nitrat berbahaya untuk diminum sebab berubah jadi nitrit dalam perut, jika keracunan maka muka akan menjadi biru dan bisa menyebabkan kematian,” katanya. Iskandar menegaskan, solusi yang perlu dilakukan semua stakeholder adalah tidak membuang limbah, sampah, dan memotong pohon, serta mengurangi emisi karbon atau dampak rumah kaca. Sebab, katanya, masyarakat juga merupakan bagian dari lingkungan sehingga pihaknya siap mensosialisasikan tentang pengolahan limbah jika diminta. (c47-SerambiNews)

Tiga Kecamatan di Aceh Tengah Krisis Air Bersih

Aceh Tengah

TAKENGON - Sepanjang dua tahun terakhir, tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, masing-masing Kecamatan Kebayakan, Lut Tawar, dan Kecamatan Bebesen, serta sebagian Kota Takengon, mengalami krisis air bersih. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tawar sebagai lembaga penyedia air bersih di bawah Pemkab Aceh Tengah tidak mampu memasok air bersih ke pelanggan, sehingga krisis air bersih terus berlarut-larut.

Seorang warga Kampung Tetunjung, Kecamatan Lut Tawar, Ifan, Selasa (23/2) mengatakan, pemerintah harus bertanggungjawab terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakatnya, karena air merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap warga. Dikatakan Ifan, pemerintah secepatnya mencari solusi agar krisis air tidak berpenjangan. Di dataran tinggi seperti Takengon, katanya, banyak sumber air bersih yang dapat diambil langsung tanpa proses pengolahan.

Ia juga meminta proses pembangunan bak penampungan air yang sedang dibangun Bur Mak Pendi, Oregon, Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah dapat diteruskan sehingga dapat memasok air bersih ke pelanggan-pelanggan yang membutuhkan air bersih. Selama ini, sebut Ifan, banyak sumber mata air yang dapat digunakan sebagai sumber pasokan air, namun belum mampu menanggulangi krisis air bersih seputaran Kota Takengon. “Saya meminta pemerintah segera memfungsikan bak penampungan dan pengolahan air di Bur Mak Pendi, Kampung Mendale,” ujar Ifan.

Dikatakan Ifan, keberadaan bak penampungan air di Bur Mak Pendi Kampung Mendale itu tidak membahayakan penduduk sekitar, karena air yang masuk kemudian dikeluarkan kembali tanpa diendapkan berlama-lama di dalam bak tampung itu. Sementara, kondisi tanah dan bebatuan di sekitar lokasi sangat kuat dan tidak ada pemukiman penduduk yang berdekatan dengan bangunan tersebut.

Imum Mukim Kebayakan Agus Salim (55) mengaku bahwa saat ini konsisi air bersih di wilayah perkotaan yang meliputi tiga kecamatan telah diambang krisis, air sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Terlepas dari ada tidaknya dokumen lingkungan sejenisnya terhadap pembangunan Intake bak tampung air di Bur Mak Pendi, Agussalim mengharapkan kepada pemrakarsa proyek untuk mengadakan pendekatan serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar, sehingga tidak terjadi penolakan oleh satu pihak.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Aceh Tengah Drs Fakhruddin mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Negara (Permen) Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Amdal, maka proyek pembangunan Bak Tampung di Mendale tidak memerlukan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Dalam aturan itu disebutkan, dokumen Amdal diperlukan, apabila debit pengambilan air mencapai 250 liter per detik atau setara kebutuhan pelayanan 250 ribu orang, sementara pembangunan bak penampungan air di Bur Mak Pendi, Kawasan Oregon, kampung Mendale hanya 50 liter per detik. Meskipun begitu, katanya, Pemkab Aceh Tengah sedang mengurus dokumen lingkungan yakni Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pamantauan Lingkungan (UPL) sebagai syarat proyek skala kecil.

Ia juga meminta semua komponen masyarakat memahami fungsi bak penampungan air di Oregon Mendale, sebagai salah satu solusi untuk mengatasi krisis air bersih bagi warga masysrakat di tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah yakni Kecamatan Kebayakan, Bebesen dan Kecamatan Lut Tawar. Dia juga mengharapkan agar warga masyarakat yang masih meragukan kondisi bangunan PDAM Tirta Tawar di Bur Mak Pendi dapat menanyakan langsung pada instansi teknik yang memahami struktur bangunan. “Pemerintah telah melakukan kajian yang mendalam, baik teknis maupun struktur bangunan yang aman dan ramah lingkungan, jadi bukan serampangan,” tandas Fakhruddin.(min-Serambi Indonesia)