Pelatihan Manajemen Air Minum Tingkat Utama

Berdiri dari kiri ke kanan : Badruz zaman, SE (Dewan Pengawas PDAM Delta Tirta, Sidoarjo); Suparto Edi Sucahyo, SE,ST,MT (Dir PDAM Tirta Agung Temanggung); Endang Effendi, SE,MM (Dir Umum PDAM Tirta Dharma Ayu Indramayu); Ir. Yusuf Tauddin (Dir PDAM Halmahera Selatan); Faisal Mustafa, SE (Dir PDAM Kota Payakumbuh); Darwinsyah, SE (Eks Dir PDAM Tirtasari Binjai); Dewa Nyoman Putra, SH (Dir Umum PDAM Gianyar Bali); Sugeng, SE (Dir Adm & Keuangan PDAM Wonosobo); Darsawi, SP (Kabag Teknik PDAM Cirebon); Ir. Firdaus (Dirut PDAM Tirta Mayang Jambi); Abdul Bahid, SE.PIA (Dir PDAM Tanah Laut Kalsel); I Nyoman Nuka, ST (Dir Teknik PDAM Gianyar Bali); Noldy DP Mumu, SE (Dirut PDAM Kota Kupang NTT); H.Yusuf Sudrajat, SE (Kabag SDM PDAM Tirta Pakuan Bogor); Ir. Rasmal K (Dir PDAM Tirta Fulawan S'lue Aceh); Drs. Ashari Mardiono (Dir Produksi PDAM Surya Sembada Surabaya); Daniel Johanis Fony, ST.MM (Gen Manager PT.Tirta Artha Buana Bali); Drs. R.Sudrajat (Manager Pusat Data & Info PDAM Bandarmasih, Banjarmasin); S.Kusmanto, BSc (Sekretaris LDP-YPTD).
Duduk depan : Gani Ismoyo, SE.Ak (Bendahara YPTD); Ir. Budi Sutjahyo, IPM.MT (Ketua LDP-YPTD); Dra.Menterian Butar Butar (Manager Kepatuhan PDAM Bandarmasih, Banjarmasin); Ir. Rama Boedi, MSi (Ketua YPTD Pamsi); Ir. Hiffzillah RS (Sekretaris YPTD Pamsi).
Satu peserta tak terlihat dalam foto : Ir. Sri Harjito, MSi (Dirut PDAM Kapuas, Kalteng)

 "Udah pada sepuh, masih juga di test ujian akhir ya....!?" Sembur ketua kelas bu Menteria.
"Akh gak la yau.....aku kan masih muda lho bu, liat aja bajuku beda dengan yang tua-tua...!" Timpal pa Sugeng utusan PDAM Wonosobo. Sebaliknya tanpa peduli dengan sekeliling, dua rekan lainnya p'Sri Harjito dan p'Faisal sibuk dan ribet dengan buku-buku 'contekan'.

Kali ini wong Aceh duduknya diapit oleh dua rekan dari Bali (p'Putra & p'Daniel)
 

 "Husss, jangan potret-potret melulu dong, menggganggu konsentrasi aja nih..!" Komentar gusar p'Ashari yang disebelah tempat duduknya dan lagi tekun menulis, p'Nouldy dari Kupang.

 "Temanin p'Hendro Sasongko, mana tau dilulusin segera waktu uji sertifikasi..!" Cetus p'Faisal dari PDAM Payakumbuh yg duduk disamping bung Reza anggota tim sertifikasi uji kompetensi LDP-YPTD.

Gawat, Jika Sambungan Liar PDAM Libatkan Orang Dalam

Air bersih merupakan kebutuhan dasar rakyat. Salah satu indikator keberhasilan pemerintah juga terbaca dari berhasil tidaknya pemerintah menjamin kebutuhan air bersih untuk rakyatnya.

Di Kota Banda Aceh, layanan air bersih dipercayakan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy. Hingga saat ini tercatat lebih 40.000 pelanggan yang menggantungkan kebutuhan air bersihnya kepada perusahaan tersebut. Sebagai perusahaan yang mengemban tanggung jawab strategis, wajar jika setiap waktu PDAM berhadapan dengan komplain, keluhan, dan ragam masalah lainnya dari pelanggan. Sejatinya, PDAM selalu dituntut memberikan pelayanan maksimal.

Dalam pekan-pekan ini, manajemen PDAM Tirta Daroy menurunkan tim penertiban untuk normalisasi jaringan. Targetnya adalah memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan guna menjawab keluhan lemahnya tekanan ke kawasan-kawasan tertentu. Padahal pihak PDAM Tirta Daroy menyatakan tekanan yang dilepas dari instalasi pengolahan di Lambaro sudah maksimal.

Pembentukan tim ini, sebagaimana dilansir Serambi, didasari dugaan tingginya pencurian air yang mengakibatkan tekanan melemah. Karenanya, sambil melakukan pembenahan pada sistem jaringan, tim mengendus kemungkinan adanya sambungan ilegal, baik yang dilakukan oleh pelanggan maupun yang bukan pelanggan.

Meski kasus pencurian air bukan sesuatu yang baru, tetapi kualitas kejahatannya disinyalir semakin meningkat. Salah satunya adalah temuan sambungan ilegal yang dilakukan dengan sangat rapi dengan instalasi rumah yang nyaris sama dengan spesifikasi teknis PDAM. Ini ditemukan antara lain di Kompleks Perumahan Buddha Tzu Chi, Panteriek, Kecamatan Luengbata, Kota Banda Aceh.

Ibarat kata pepatah, sepandai-pandai menyembunyikan bangkai, baunya tercium juga. Kasus itu terungkap karena data pemakaian air pada water meter tidak wajar. Berdasarkan kejanggalan itu, tim meneliti jaringan pipa, siapa tahu ada yang di by pass tanpa masuk water meter. Namun tidak ditemukan penyimpangan jaringan. Semua melewati sistem pencatat.

Tim melakukan pemeriksaan secara lebih detail. Akhirnya diketahui ada dua jalur pipa yang terkoneksi ke water meter, namun salah satunya menggunakan stop kran yang jika diatur pada posisi on, air yang masuk berasal dari jaringan  yang tidak terbaca meter. Untuk mengelabui petugas, jaringan dibuat sedemikian rupa sehingga semuanya seperti terkoneksi ke water meter. Semua jaringan tertanam sempurna di bawah beton lantai. Pelanggan bersangkutan mengaku tak ingat siapa yang mengerjakan jaringan di rumahnya. Namun hampir bisa dipastikan pekerjaan itu dilakukan oleh orang-orang berpengalaman bahkan tak tertutup kemungkinan mitra PDAM atau malah orang dalam di perusahaan itu sendiri.

Secara kuantitas bisa jadi kasusnya masih relatif kecil, tetapi yang perlu diwaspadai oleh PDAM adalah kualitas pencurian air yang semakin meningkat. Karenanya penertiban yang sedang dilakukan harus didukung. Harus ada sanksi yang tegas kepada siapa saja yang terbukti melakukan kejahatan, tak terkecuali orang-orang yang membantu kejahatan tersebut. Apalagi kalau sampai melibatkan orang dalam, ini akan sangat gawat dan berbahaya. (Sumber : Harian Serambi Indonesia)

Enam Bulan PDAM Macet di Kutapanjang

BLANGKEJEREN - Masyarakat di Kecamatan Kutapanjang, sudah enam bulan tak dapat menikmati air PDAM Tirta Sejuk Blangkejeren, Gayo Lues. Bahkan air yang disuplai perusahaa daerah itu hanay dapat dinikmati beberapa desa yang ada di kawasan Kutapajang. Beberapa warga terpaksa membangun sumur bor untuk mendapatkan air bersih.

Sulaiman, seorang pelanggann PDAM di Kutapanjang kepada Serambi Minggu (5/9) mengatakan, sejumlah pelanggan di Kutapanjang dan Desa Tampeng dan beberapa desa lainnya mengeluh sejak enam bulan terakhir ini, akibat suplai air bersih dari PDAM Tirta Sejuk macet. Padahal, para pelanggan tetap membayar rekening rutin setiap bulan Rp 10.000.

“Pembayaran ditetapkan setiap bulan senilai Rp 10.000 tersebut, karena suplai air bersih kesetiap rumah pelanggan tidak ada yang memiliki meteran, sehingga bebas pakai, akibatnya enam bulan terakhir ini air bersih itu selalu macet. Air PDAM juga tak mengucur lagi ke Masjid Raya Kutapanjang,” ujar Sulaiman.

Ironisnya, setelah air PDAM tidak mengalir, pengawasan jaringan dari pihak perusahaan air milik daerah itu juga sangat jarang. Sehingga banyak masyarakat yang menyambung sendiri pipa air ke rumahnya. Hal yang sama diungkapkan Ali warga Kutapanjang. Katanya, banyak masyarakat yang menggali sumur bor. Sebab, masyarakat telah bosan melaporkan masalah krisis air bersih itu ke pihak manajemen PDAM Tirta Sejuk. “Padahal, keluhan pelanggan soal macetnya air PDAM itu sudah pernah disampaikan kepada pihak PDAM, namun hingga kini belum ada penanganan dari pihak perusahaan,”ujar Ali.(c40)

Ampon Ayub Siap Pimpin PSAB

BANDA ACEH  - Calon Ketua Umum PSAB Aceh Besar, Teuku Novizal Aiyub siap memimpin bonden Aceh Rayeuk itu jika terpilih dalam Musyawarah Kabupaten (Muskab). “Asal ada dukungan dari publik baik Pemkab, DPRD, dan juga kalangan sepakbola di Aceh Besar, saya siap untuk memimpin plus membawa PSAB untuk maju. Tanpa dukungan semua pihak, tentu sangat sulit memimpin PSAB,” ungkap Ampon Yub, sapaan akrab T Novizal Aiyub, sore kemarin kepada Serambi.

Pada bagian lain, T Novizal Aiyub yang juga Dirut Tirta Montala itu menambahkan, kalau nanti terpilih dirinya bakal langsung mengadakan konsolidasi pengurus. Karena, ia ingin pengurus periode empat tahun ke depan bisa bekerja untuk kemajuan PSAB. “Organisasi ini bukan hanya untuk numpang nama saja. Saya memiliki komitmen buat memilih pengurus yang loyal, mau berkerja, serta siap berkorban bagi PSAB. Terpenting lagi, mereka bukan mencari hidup di PSAB,” tegasnya.

Sosok Ampon Yub di kalangan pecinta sepakbola Aceh Rayeuk, boleh di bilang dikenal. Pasalnya, pada musim 2008/2009 divisi II, Ampon Yub tampil sebagai manajer. Bahkan, ketika itu, PSAB sukses promnosi ke divisi I Liga Amatir Indonesia.

Di kesempatan itu, Ampon menambahkan, jika dia terpilih selepas Muskab bersama dengan pengurus lain dirinya akan bergerak cepat untuk membentuk, dan juga melakukan persiapan tim. Hal ini tak lepas karena skuadra PSAB akan ikut kompetisi Divisi II yang digelar 26 September mendatang. “Prioritas kita adalah memakai jasa pemain lokal Aceh Besar,” sebut Ampon Yub.

Menurut dia, rekrutmen pemain lokal ini memang mutlak diperlukan PSAB untuk memperkuat kekuatan dalam kompetisi ke depan. Karena pemain lokal lebih membanggakan daerah bila sukses dalam setiap kompetisi. “Apalagi akan lebih banyak masyarakat Aceh Besar yang mendukung tim kesayangannya bila diperkuat oleh pemain lokal,” ujarnya.

Dikatakan Novizal, banyak talenta lokal yang selama ini masih kurang mendapat pembinaan yang intensif untuk menjadi pemain profesional. Karena, di Aceh Besar sendiri cukup banyak digelar kompetisi antarkampung dan kecamatan. Dari kompetisi itu, sebutnya, pasti muncul pemain-pemain berbakat yang bisa diandalkan untuk memperkuat PSAB.

“Dari 23 kecamatan yang ada di Aceh Besar, cukup satu pemain saja diambil berarti ada 23 pemain. Ini sudah cukup menjadi satu klub yang kuat dan yang kita banggakan. Jadi fokus pengurus PSAB baru kedepan adalah memanfaatkan talenta lokal. Sistem rekrutmen pemain juga harus berdasarkan kemampuanya, buka karena ada unsur kedekatan dengan pengurus. Disamping kita bangga dengan pemain lokal, juga bisa menghemat anggaran daripada mengontrak pemain dari daerah lain,” ujar Novizal yang mengaku siap maju bila didukung oleh klub-klub di Aceh Besar.

Seperti diketahui, kecuali Novizal Aiyub, figur ketua umum untuk memimpin bonden Aceh Rayeuk itu yang disebut -sebut tercatat, Tgk Saifuddin (Ketua DPRK Aceh Besar), Anwar Ahmad (Wakil Bupati), dan mantan bendahara PSAB periode lalu, Nasrullah.

5 September
Sementara Ketua Harian PSAB, Bahrul Jamil yang dihubungi Serambi tadi malam, mengakui, bahwa pihaknya kemungkinan akan menggelar Muskab pada hari Minggu (5/9) mendatang. “Semua bahan buat Muskab sudah siap. Kita ingin Muskab jangan lewat pekan pertama bulan ini,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bahrul Jamil meminta kepada pengurus klub di bawah bendera PSAB untuk secepatnya menghubungi panitia. Di mana setiap peserta mewakili klub sebanyak satu orang. Mereka terdiri dari ketua umum, ketua harian, dan sekretaris umum dengan membawa surat mandat. “Bila ketua umum, ketua harian atau sekretaris berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada salah seorang pengurus harian lain dengan membawa mandat penuh yang ditandantangani ketua umum atau juga sekretaris,” jelasnya.

Untuk memastikan keikutsertaan dalam Muskab tersebut, maka peserta atau wakil klub-klub bisa menghubungi Sekretariat panitia pelaksana Muskab PSAB di bagian Humas dan Protokoler Setdakab Aceh Besar di Jantho. Selain itu, bisa juga menghubungi Muzakkir (08126974175) serta Roesfizal (08126940500).(ran/hd)

320 KK konsumsi air asin

ACEH TIMUR - Sejak merdeka hingga kini sedikitnya 320 Kepala Keluarga (KK) di Desa Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, masih konsumsi air asin. Pasalnya, di wilayah pesisir itu hingga kini belum tersedia air bersih yang layak dikonsumsi. Abu Rih, (35), tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan, kondisi seperti itu telah dialami sejak merdeka, namun yang sangat terasa pasca tsunami akhir 2004 silam. “Sebelum tsunami jalan dan jembatan masih bagus, jadi mobil tangki yang mengangkut air bersih bias masuk, tapi sekarang akibat tidak ada lagi jembatan sehingga air harus didatangkan dengan sepeda motor, dan harganya lumayan mahal,” tuturnya, pagi ini. Abu Rih menjelaskan, jembatan yang putus akibat diterjang tsunami yakni jembatan utama yang menghubungkan Desa Kuala Simpang Ulim dengan pusat ibukota. “Selama ini hampir ribuan jiwa disini mengkonsumsi air asin, pasalnya instalasi yang telah dipasang pihak PDAM, hingga kini tidak dialiri air,” sebut Abu Rih. Menurutnya, untuk pemasangan instalasi air bersih oleh PDAM, masyarakat telah membayarnya dengan harapan air bersih segera masuk ke sana.  Tetapi, lanjutnya, yang didapatkan masyarakat berbalik, hingga bertahun-tahun belum ada tanda-tanda akan masuknya air bersih ke sana melalui instalasi yang telah terpasang hingga ke rumah-rumah. Dalam mendapatkan air bersih, katanya, warga yang mampu terpaksa membeli air bersih dari pemasok dengan harga Rp7.000 per jerigen. Sementara bagi warga yang tidak mampu membeli harus mengkonsumsi air asin yang ada di dalam sumur masing-masing. “Pihak PDAM berjanji setelah selesai pemasangan pipa, langsung dialiri airnya, tapi nyatanya tidak, sudah bertahun-tahun belum juga dipasok sesuai dengan prosedur yang ada,” sebut Abu Rih dengan nada geram.  Atas ketidakpuasan masyarakat di Kuala Simpang Ulim, pihaknya kembali menyarankan agar segera dipasok air bersih yang layak dikonsumsi, sehingga kondisi krisis air bersih dapat segera diakhiri.  “Herannya, sudah berulangkali hal ini disampaikan kepada DPRK Aceh Timur, namun tidak ada hasil apapun,” sebutnya. Editor: WAHYU HIDAYAT (dat04/wsp)

Air PDAM Tirta Tawar Keruh

TAKENGON - Sejak beberapa pekan terakhir sejaumlah pelanggan PDAM Tirta Tawar di Takengon, Aceh Tengah, mengeluh. Pasalnya air bersih yang disuplai perusahaan daerah itu ke beberapa kampung, keruh. Beberapa pelanggan malah terpaksa membangun sumur bor untuk mendapatkan air bersih.

Fitri, seorang pelanggan PDAM warga Kampung Kemili, kepada Serambi, Senin (23/8) mengatakan, sejumlah pelanggan di kampungnya sejak beberapa pekan terakhir mendapat pasokan air keruh, dan tidak layak dikonsumsi. “Sudah beberapa minggu ini kondisi airnya keruh dan berwarna putih susu,” lapor Fitri.

Sementara itu beberapa warga kampung Kampung Baru, dan Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar, terpaksa patungan membuat sumur bor karena sejak beberapa tahun terakhir kesulitan mendapatkan air bersih. Beberapa warga setempat menyesalkan sikap PNPM yang menolak membantu membangun sarana air bersih untuk masyarakat. Padahal, kondisi pasokan air bersih dari PDAM Tirta Tawar, ke daerah itu tidak pernah lagi mengalir.

“Kami meminta kepada pihak PNPM agar bisa dibantu dana, membuat sumur bor untuk kepentingan umum di kampung ini tetapi itupun ditolak,” kata Heri salah seorang warga Kampung Baru, kepada Serambi, Senin (23/8).

Hingga berita ini diturunkan belum didapat konfirmasi dari pihak PDAM Tirta Tawar menyangkut penyebab keruhnya air yang disuplai PDAM kepada pelanggan.(c35)

Wali Kota Akui Pelayanan Air Bersih belum Maksimal

Thu, Aug 19th 2010, 14:30

Kutaraja - Serambi Online

BANDA ACEH - Wali Kota Banda Aceh, Mawardy Nurdin mengaku pelayanan penyediaan air bersih untuk warga kota hingga saat ini belum maksimal. Padahal, berkat bantuan negara donor, instalasi pompa air (Water Treatment Plant) milik PDAM Tirta Daroy di Lambaro kini mampu memproduksi air bersih melebihi kebutuhan seluruh warga Banda Aceh. Namun sebagian kawasan permukiman seperti di Punge Jurong, Ulee Lheue, Lampulo, Keudah, Gampong Jawa, dan sejumlah kawasan lainnya masih saja kesulitan mendapatkan air bersih.

Menurut Mawardy, masalah kebocoran pipa yang belum diperbaiki, banyaknya pencurian air melalui penyambungan pipa secara ilegal, dan pelanggan yang menggunakan pompa penghisap untuk menarik air PDAM, menjadi faktor yang menyebabkan distribusi air ke rumah-rumah warga tidak maksimal.

“Kami mengakui masih ada daerah-daerah yang belum menikmati air bersih, terutama kawasan yang terkena tsunami. Namun, kami sedang berusaha agar daerah tersebut bisa mendapat air bersih secepatnya,” kata Mawardy, Sabtu (14/8). Dalam hal produksi, instalasi pompa air PDAM Tirta Daroy kini mampu menghasilkan 642 liter/detik. Sementara, kebutuhan air untuk warga Kota Banda Aceh hanya 300 liter/detik. Artinya, kapasitas produksi saat ini melebihi kebutuhan warga. “Melihat fakta tersebut, seharusnya pelayanan air sudah maksimal,” ujarnya.

Namun, peningkatan kapasitas produksi itu belum sejalan dengan upaya perbaikan jaringan pipa distribusi. Padahal sejumlah negara donor, khususnya Jepang, sudah membantu penggantian pipa yang rusak sejak beberapa tahun lalu. Sedangkan Pemko Banda Aceh, baru menganggarkan dana untuk perbaikan jaringan tersebut pada tahun 2011.

“Banyak pipa yang bocor membuat air tidak bisa didistribusi secara maksimal. Kami juga mengharapkan warga yang sudah mendapat air bersih tapi belum menjadi pelanggan, agar segera menjadi pelanggan. Dan daerah yang belum dapat air, segera melapor ke PDAM, agar PDAM bisa mencari solusi untuk segera mengatasinya,” kata Mawardy.(c47)

75 Persen Warga Batee Konsumsi Air Payau

SIGLI - Diperkirakan sekitar 75 persen atau 14.475 dari 19.300 jiwa penduduk Kecamatan Batee, Pidie, masih mengkonsumsi air payau (Aceh: lagang). Kendati sejak tiga tahun lalu pemerintah telah membangun instalasi pengolahan air bersih (water treatment plant/WTP) di Gampong Teupien Raya, Batee, namun sampai sekarang fasilitas tersebut belum berfungsi.

Camat Batee, Pidie, M Adam Ibrahim kepada Serambi, Rabu (18/8) mengatakan, selama puluhan tahun sebagian besar warga Batee yang umumnya berdomisili di pesisir pantai, tidak dapat menikmati air tawar. “Hanya 4.825 jiwa atau sekitar 25 persen yang dapat menikmati air tawar layak konsumsi yang diperoleh dari enam sumur bor,” ujar M Adam.

Kalaupun ada sebagain besar warga Gampong Geunteng Barat dan Geunteng Timur yang mengkonsumsi air tawar, tambah Camat Batee, itu pun diperoleh dari sumur galian di dekat pantai.

Menurut camat, seharusnya pemerintah segera menindaklanjuti proyek WTP Teupien Raya. Karena fasilitas tersebut hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan lantaran pipa belum tersambung ke rumah-rumah warga. “Ini tinggal lanjutan saja. Dan jika WTP itu berfungsi, kami kira seluruh warga di Kecamatan Batee tidak lagi kalang kabut untuk memperoleh air bersih layak minum,” jelasnya.

Aiyub (45) warga Gampong Teupien Raya, Bate secara terpisah kepada Serambi, mengungkapkan, di seputar kompleks WTP telah ditumbuhi ilalang. “Kami khawatir proyek miliaran rupiah itu akan mubazir dan menjadi onggokan besi jika pemerintah tak mensikapi kelanjutannya dan ribuan warga Batee akan sepanjang tahun tidak dapat menikmati air layak konsumsi,” pungkasnya.(c43)

PDAM Tamiang Gratiskan Air untuk Masjid

KUALA SIMPANG – PDAM Aceh Tamiang selama bulan Ramadan 1431 H menggratiskan air untuk kebutuhan ibadah seiring meningkatnya jamaah di sejumlah masjid di Aceh Tamiang. Kebutuhan air untuk salat sebanyak 3.500 meter kubik. Direktur PDAM Aceh Tamiang, Suhairi kepada Serambi, Kamis (11/8) mengatakan, selama bulan puasa pihaknya memberikan air gratis untuk pelanggan rumah ibadah. Di Tamiang ada 51 masjid dan puluhan musala.

Rumah ibadah pada bulan puasa tidak dikutip rekening pembayaran air namun mereka hanya membayar biaya beban sebesar Rp 7.000. “Kita sudah putuskan program ini bersama direksi dan mereka setuju,” ujarnya

Pemberian air gratis merupakan bentuk amal dan kepedulian PDAM terhadap Aceh Tamiang karena pada bulan Ramadan jamaah pada setiap masjid dan musala meningkat drastis. “Kita perkirakan kebutuhan air untuk musala dan mssjid meningkat dari 2.800 liter menjadi 3.500 meter kubik,” ujarnya.

Namun untuk pelanggan yang lain, Suhairi menghimbau, agar warga tetap menghemat air dan PDAM tetap memberikan pelayanan yang terbaik. “Kita menekan gangguan pelayanan seminim mungkin dengan kerja cepat, tepat dalam mengatasi masalah,” sebutnya. Saat ini jumlah sambungan PDAM sebanyak 7.105 pelanggan karenanya warga juga diminta berperan aktif melapor pada PDAM jika ada pencurian air.(md)

Pencurian Air Marak

LHOKSUKON - Pencurian air milik PDAM Tirta Mon Pase, Aceh Utara dalam beberapa waktu terakhir marak dilakukan warga. Informasi yang diterima Serambi, Kamis (12/8) menyebutkan, pencurian air terjadi di Kecamatan Tanah Luas, Tanah Pasir, Lapang, dan Kecamatan Lhoksukon.

Direktur Utama PDAM Tirta Mon Pase, Zulfikar Rasyid, menyebutkan pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa masih ada pencurian air minum milik perusahaan daerah itu. “Benar, masih ada pencurian air sampai sekarang. Dua minggu lalu, kita tertibkan di Kecamatan Lapang, dapat 25 rumah yang mencuri air, lalu kita minta mereka bayar air dan pasang meteran air agar sah,” ujarnya.

Saat ini, tambah Zulfikar, pihaknya sedang menurunkan tim untuk penertiban pencurian air. Dikatakan, warga yang mencuri air wajib membayar Rp 950.000 untuk biaya pemasangan pertama, biaya meteran Rp 20.000, plus ditambah biaya seberapa lama sudah air tersebut dicuri.

“Misalnya satu tahun, maka ia wajib bayar satu tahun, kita hitung satu bulan kira-kira dia bayar berapa,” ungkap Zulfikar serya berharap masyarakat tidak lagi mencuri air, sehingga tak merugikan perusahaan tersebut.(c46)

PDAM Tolak Tanggapi Keluhan Warga Tibang

Direktur PDAM: Sebagian Warga bukan Pelanggan

Kutaraja- Serambi Online

BANDA ACEH - Warga dua dusun di Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, mengeluhkan tidak mendapai suplai air PDAM di permukiman mereka. Padahal, di Dusun Meulagu dan Meulingke itu terdapat lebih dari 250 jiwa yang membutuhkan suplai air bersih setiap harinya. Keluhan warga yang disampaikan Keuchik Gampong Tibang itu ditanggapi oleh Direktur PDAM Tirta Daroy, dengan mengatakan bahwa sebagian warga yang menikmati air di gampong tersebut bukan pelanggan PDAM. Sehingga pihak PDAM Tirta Daroy menolak menangani keluhan yang disampaikan warga.

Keuchik Gampong Tibang, Mahyiddin Makam kepada Serambi mengatakan, ia telah beberapa kali mengirim surat ke PDAM Tirta Daroy untuk menyampaikan keluhan sejumlah warganya yang sudah setahun tak menerima suplai air dari PDAM. Keluhan warga itu juga ia tembuskan ke Pemko Banda Aceh. Namun, hingga kini keluhan masyarakat itu tak juga ditanggapi baik oleh PDAM Tirta Daroy yang mengelola distribusi air, maupun oleh Pemko Banda Aceh sebagai pemilik BUMD dimaksud.

“Memasuki bulan Ramadan, tentu masyarakat sangat membutuhkan air. Meskipun distribusi air bersih cukup normal di Gampong Tibang, Namun warga di Dusun Meulagu dan Meulingke, masih ada yang belum mendapatkan air bersih. Keluhan itu sudah saya sampaikan, tapi belum ditindaklanjuti,” ujar Mahyiddin, Minggu (8/8).

Ia menduga, tidak mengalirnya air ke dua dusun itu disebabkan ada bagian pipa yang tersumbat. Sehingga distribusi air menjadi tidak lancar. “Kami berharap ada petugas yang turun mengecek hal itu. Barangkali ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Selama ini warga rutin membayar tapi tidak dialiri air,” ungkap Mahyiddin.

Tolak tanggapi keluhan
Sementara Direktur PDAM, Junaidi membantah bahwa warga yang tak menerima suplai air mencapai dua dusun. Menurutnya warga yang tak mendapat suplai air hanya di satu dusun. Dia menyebutkan, satu dusun itu berada di ujung Gampong Tibang, dan sebagian warga di dusun itu bukan pelanggan PDAM. Sehingga pihaknya menolak menanggapi keluhan warga tersebut.

Kepada Serambi, Junaidi menjelaskan ada warga di dusun tersebut yang belum menjadi pelanggan tetap PDAM, tapi sudah menikmati air secara gratis dengan sebebas-bebasnya. Bahkan, terkait masalah itu, pihaknya telah melayangkan surat beberapa kali kepada keuchik setempat. Surat dimaksud, sebut Junaidi, terkait permintaan penertiban terhadap warga yang tidak berhak menikmati air, karena belum menjadi pelanggan PDAM. “Namun permintaan kami agar dilakukan penertiban terhadap warga itu belum dilaksanakan sampai saat ini,” kata Junaidi, kemarin.

Dia juga menambahkan, pihaknya tidak mau menanggapi keluhan warga itu karena setelah sekian lama menikmati air bersih, masih ada warga yang tidak melapor dan mendaftarkan diri sebagai pelanggan PDAM Tirta Daroy. “Inilah kondisi yang selalu kami hadapi. Kalau dia betul-betul pelanggan PDAM tentu akan melaporkan hal itu langsung ke kantor. Dengan cepat kami akan menurunkan petugas ke lokasi untuk mengecek kerusakan itu. Kami juga menjamin, kalau dia memang seorang pelanggan tapi tidak mendapatkan air dari PDAM, silahkan tidak usah membayar,” ujarnya.(mir)

Krisis Air Bersih Tunong Bugeng Teratasi

Tiga Sumur Bor Dibangun

IDI - Krisis air bersih yang mendera warga Desa Tunong Bugeng, Kecamatan Darul Falah, Aceh Timur, sejak puluhan tahun silam kini teratasi sudah, menyusul telah rampungnya pembangunan tiga unit sumur bor di desa tersebut, dengan dana Program Nasional Perberdayaan Masyarakat Mandiri-Pedesaan (PNPM-P) tahun anggaran 2009.

Camat Darul Falah, Tarmizi, menyebutkan, pembangunan tersebut terwujud berkat kerja sama semua pihak, termasuk peran aktif dari masyarakat desa. “Kita sangat bersyukur, karena pembangunan ini telah rampung,” kata Tarmizi, usai acara peusijuek dan peresmian ketiga sumur bor itu, Sabtu (7/8).

Sebelum sarana air bersih itu dibangun, terang camat, mayoritas warga Desa Tunong Bugeng, terpaksa menggunakan air sungai yang keruh untuk segala keperluan sehari-hari. Meski ada yang menggunakan air sumur tradisional, kata camat, jumlahnya sangat kecil dan rata-rata airnya juga keruh.

“Saat musim kemarau, sumur tradisonal itu tidak bisa dimanfaatkan karena kekeringan. Mau tak mau, warga harus menggunakan air sungai untuk segala kebutuhan. Kondisi ini berdampak buruk terhadap kesehatan, apalagi warga juga mencuci pakaian di sungai dan di sepanjang pinggirannya terdapat jamban,” ungkap Tarmizi.

Fasilitator PNPM Kabupaten Aceh Timur, Hamzah ST, kepada wartawan mengatakan, ketiga sumur bor tersebut dibangun dengan total dana Rp 209.570.000. Pihaknya berharap, fasilitas yang telah ada agar dijaga bersama-sama, supaya tetap terawat dan krisis air bersih terus teratasi sepanjang tahun.

Selain peresmian tiga unti sumur bor di Desa Tunong Bugeng, pada hari yang sama juga diresmikan satu unit jembatan di Desa Tunong Ulee Gajah, Kecamatan Darul Falah. Jembatan ini juga dibangun dengan dana PNPM sebesar Rp 150 juta.(is)

Areal Peternakan Terpadu Ketapang Krisis Air Bersih

TAKENGON - Areal Peternakan Terpadu Ketapang di daerah Waq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, sejak beberapa tahun terakhir mengalami krisis air. Akibatnya, para peternak harus mengangkut air hingga dua kilometer lebih untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk keperluan ternak.

Bahkan akibat kekurangan air di areal peternakan itu, menjadi salah satu faktor penyebab kematian ternak karena mengalami dehidrasi (kekurangan cairan). Sementara itu, bak-bak penampung air yang telah dibangun di lokasi peternakan, mulai tidak berfungsi karena tidak dialiri air yang disebabkan sebagian jaringan pipa mulai rusak serta berkurangnya debit air pegunungan yang ada di daerah itu. Kondisi itu diketahui ketika anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Tengah, melakukan pengecekan ke lokasi tersebut Selasa (3/8). Tim Pansus DPRK Aceh Tengah, yang beranggotakan Imaddudin (Hanura), Bardan Sahidi (PKS), Wajaddal Muna (PAN), Hamdan SE (PBB), Umar SH (PPP), Ismail SE (Demokrat) dan Arlina (Demokrat) mendatangi areal peternakan untuk melihat langsung kondisi Peternakan Terpadu Ketapang yang telah menyedot anggaran miliaran rupiah, sejak tahun anggaran 2004.

Menurut penjelasan salah seorang petugas UPTD Peternakan Terpadu Ketapang, kepada Tim Pansus DPRK Aceh Tengah, menyebutkan, sedikitnya terdapat enam kasus ternak yang mati disebabkan oleh dehidrasi karena kurangnya pasokan air di lokasi peternakan. Sebagian ternak-ternak itu ditemukan mati dilokasi kubangan yang telah mengering, sehingga perbaikan sarana air bersih sangat diperlukan di areal peternakan tersebut. Selama ini, para patugas maupun peternak harus mengangkut air dari aliran sungai Kampung Waq dan Kala Ili yang jaraknya mencapai tiga kilometer lebih dari lokasi peternakan.

“Ada beberapa kasus ternak mati karena kekurangan air. Memang di lokasi ternak ini memang sangat sulit mendapatkan air,” kata seorang petugas UPTD Peternakan Terpadu Ketapang kepada Tim Pansus

Dikatakan, bak-bak penampung yang telah dibangun di lokasi peternakan pernah lagi dialiri air karena pasokan air sejak beberapa tahun terakhir telah terhenti karena faktor kerusakan pipa-pipa air. Kerusakan itu, diperparah dengan mulai berkurangnya debit air dari pegunungan sehingga tolakan air tidak mampu lagi menjangkau bak-bak penampung yang berada di daerah yang lebih tinggi di lokasi peternakan itu.

“Mau ngak mau kami harus setiap hari mengangkut air. Tetapi yang sayang para peternak yang tidak memiliki transportasi, mereka harus berjalan kaki untuk mengambil air,” sebut petugas ini menjawab pertanyaan Tim Pansus DPRK Aceh Tengah.

Melihat kondisi tersebut, Anggota Tim Pansus DPRK Aceh Tengah, Bardan Sahidi, meminta agar pihak pengelola UPTD, Dinas Peternakan maupun Pemkab Aceh Tengah, dapat segera melakukan perbaikan saluran air di lokasi Peternakan Terpadu Ketapang Linge, sehingga tidak menjadi faktor pemicu ‘gagalnya” proyek peternakan yang telah menelan anggaran miliaran rupiah hanya gara-gara tidak adanya saluran air. “Sangat kita sayangkan, jika peternak disana (Ketapang-red) membuat ibadah menjadi nomor dua karena tidak ada air. Krisis air ini harus segera dibenahi sehingga tidak menjadi menahun,” kata Bardan Sahidi.

Pantauan Serambi di lokasi Peternakan Terpadu Ketapang, kondisi areal peternakan tersebut, terlihat gersang karena sebagian besar merupakan kawasan hutan pinus. Bahkan, para peternak di daerah itu kesulitan untuk mencari sumber air karena areal peternakan sebagian kering, sehingg para peternak selain mengambil air dari kawasan sungai yang jaraknya cukup jauh, juga mengharapkan segera turun hujan sehingga kebutuhan air bagi para peternak segera terpenuhi.(c35)

DPRK: Tuntaskan Problem Air Bersih

SABANG - DPRK Sabang meminta Wali Kota menuntaskan berbagai persoalan menyangkut kualitas dan distribusi air bersih kepada masyarakat di kota itu. Permintaan itu merupakan satu dari sembilan butir rekomendasi DPRK Sabang, menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2009, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRK setempat, Jumat (30/7) kemarin. Rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota tersebut disampaikan oleh Ketua DPRK Sabang, Abdul Manan. Dalam rekomendasi itu disebutkan, dewan menginginkan permasalahan kualitas dan distribusi air dari PDAM Tirta Aneuk Laot, tidak lagi menimbulkan masalah.

Meski Instalasi Air Pria Laot beroperasi sejak Mei lalu, distribusi air bersih di Kota Sabang hingga akhir Juli 2010 belum teratasi dengan baik. Dewan berharap, ke depan tak ada lagi masyarakat yang kecewa karena tidak mendapatkan sarana air bersih yang memadai. Apalagi, dana yang diplotkan untuk penanganan air bersih dalam APBK Sabang tahun 2010 mencapai Rp 3,5 miliar. Selain itu, dewan juga mendesak PDAM segera membangun instalasi pompa air, untuk menyuplai air bersih ke perumahan korban tsunami di Ujong Seukundor, Krueng Raya. Seperti diketahui, hingga kini PDAM masih menguji coba penyaluran air dari Pria Laot melalui Cot Damar ke kota. Proses ini tak berjalan mulus, karena warga di sepanjang lintasan pipa itu menuntut mendapatkan air. Pun begitu, PDAM sudah memasang pipa distribusi ke sejumlah rumah warga di kawasan itu.

Sembilan rekomendasi
Selain persoalan air bersih, DPRK Sabang juga menyampaikan delapan rekomendasi lainnya. Antara lain, dewan menilai penyampaian LKPJ terlambat. Berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007 pasal 17 ayat 1, LKPJ harus sudah disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dewan juga menilai LKPJ yang disampaikan Wali Kota MunawarLiza Zainal terlalu general. Kendati tingkat realisasi anggaran tahun 2009 relatif meningkat, namun di sektor publik seperti pos bantuan sosial, bantuan keuangan, dan Dana ADG tidak sepenuhnya dapat direalisasikan. Dewan juga meminta kebijakan mutasi di lingkungan Pemko Sabang harus mempertimbangkan aspek profesionalisme, efektivitas, dan bebas KKN.

Menanggapi rekomendasi dewan, Wali Kota Sabang Munawar Liza Zainal mengakui adanya keterlambatan penyerahan LKPJ tahun anggaran 2009. Hal itu, kata dia, terjadi karena Pemko lebih dulu mencocokannnya dengan hasil pemeriksaan BPK, agar ketika disampaikan ke dewan tidak terjadi selisih angka. “Ada sembilan rekomendasi yang disampaikan dewan. Masukan yang disampaikan kami nilai cukup positif, dan insya Allah akan kita tindak lanjuti. Semoga tahun ke depan akan lebih baik,” ujar Munawar.(fs)

Pemkab Minta Aktivitas Pabrik Pengolah Batu Dihentikan

PDAM Lakukan Uji Air Krueng Meureubo
MEULABOH-Pemkab Aceh Barat meminta pihak pabrik penggilingan batu mengandung emas berskala besar di Masjid Tuha Kecamatan Meureubo agar menghentikan aktivitasnya sementara. Sebab, sejauh ini usaha tersebut belum memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) karena pabrik itu menggunakan zat merkuri.

Wakil Bupati Aceh Barat, Fuadri SSi Msi meminta pengelola usaha itu segera menghentikan aktivitas sementara waktu dan mengurus izin amdal ke dinas terkait sehingga keberadaan usaha tersebut tidak mencemari air Kroeng Meureubo yang hanya beberapa meter dari lokasi pabrik.

“Kita minta usaha itu segera dihentikan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada masyarakat sekitar sebab air sungai itu adalah kebutuhan hari-hari penduduk,” ujar Fuadri kepada Serambi, Rabu (28/7).

Apalagi air krueng Meureubo selama ini juga menjadi sumber air yang dipasok ke PDAM Tirta Meulaboh sehingga perlu diambil langkah cepat. Pemkab bukan melarang pabrik itu beroperasi, tetapi penuhi dulu amdalnya sehingga tidak menjadi masalah, sebab bila sesudah diteliti pikak tidak mengizinkan di lokasi itu maka harus segera pindah ke lokasi yang diizinkan begitu juga sebaliknya bila izin amdal mengatakan boleh tidak menjadi masalah.

Fuadri juga mengaku sudah mendapat informasi bahwa masyarakat di sekitar wilayah itu atau penduduk yang menetap di sekitar aliran sungai (DAS) Krueng Meureubo resah dengan hadirnya pabrik yang beroperasi sudah tiga bulan terakhir sebab mereka hanya terpaut beberapa meter dari sungai.

Lakukan uji air
Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Meulaboh, Chairuman SE secara terpisah menjawab Serambi, Rabu (28/7) mengatakan setelah mendengar ada pabrik pengolah batu emas menggunakan merkuri yang limbahnya menghalir ke Krueng Meureubo, pihaknya menurunkan petugas melakukan uji air. Ia juga cemas terhadap hal itu dan terus melakukan uji air sehingga akan diperoleh hasil sebab lokasi penggilingan itu juga tidak terlalu jauh dari sumber air yang dipasok ke PDAM.

Seperti diberitakan sebuah pabrik penggilingan batu mengandung emas yang dipasok dari Gunong Ujeuen, Aceh Jaya dan Sawang Aceh Selatan dibangun di Masjid Tuha Kecamatan Meureubo, Aceh Barat diduga mencemari lingkungan. Pasalnya bak penampungan limbah dan usaha hanya terpaut lima meter dari aliran sungai terlebih zat yang digunakan untuk penggilingan adalah merkuri.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan dan Pertamanan (Bapedal dan KP) Aceh Barat, Marlianyah mengatakan pihak mereka sudah mendapat laporan dari masyarakat tentang kehadiran pabrik penggilingan batu di wilayah itu. “Setelah kita terima laporan langsung kita turun ke lapangan,” ujar Marliansyah. Muliyadi mengakui, sejuah ini pabrik penggilingan batu emas itu belum mengantongi analisis mengeni dampak lingkungan (amdal), sehingga belum diketahui apakah kehadiran ppabrik itu merusak lingkungan.(riz)

Warga Jangkabuya Dambakan Air Bersih

MEUREUDU-Sejumlah desa pesisir pantai Kecamatan Jangkabuya dan Ulim, Pidie Jaya (Pijay) hingga kini belum dialiri air bersih. Akibatnya, warga menggunakan air sumur, sementara untuk minum terpaksa membelinya.

Fenomena yang sudah berkalang tahun itu, tampaknya kurang mendapat perhatian pemerintah, terutama dinas terkait. Penduduk dibiarkan menggunakan air lagang (setengah asin) untuk berbagai keperluan. Kalau pun ada sumur yang airnya dapat diminum, jumlahnya sangat terbatas. Untuk mengangkutnya, ditempuh lumayan jauh.

Di Jangkabuya, desa yang belum ada air bersih, antara lain Gampong Jurong Ara, Jurong Teungoh, dan Jurong Minje. Sementara Ulim, meliputi Desa Masjid Ulim Baroh, Bueng, Geulanggang, dan Tijien Usen. Sedikitnya 1.500 KK (kepala keluarga) setempat mengeluh ketiadaan air bersih. Kondisi terparah diami pascatsunami, dimana warga sepanjang pesisir pantai di dua kecamatan tersebut mengharpkan bantuan pemerintah.

Seperti dilaporkan Keuchik Jurong Ara, Anwar Taib. Kendala utama yang dialami desa berpenduduk 180 KK itu adalah menyangkut air bersih. Masyarakat sudah berkalang tahun menggunakan air lagang dari sumur galian untuk berbagai keperluan, selain untuk minum. “Untuk minum, kami harus beli dengan jerigen atau galon. Per-bulan, rata-rata harus mengeluarkan uang Rp 30.000,” papar Anwar.

Untuk mencuci pakaian, sambung Ramli Ahmad, salah seorang Tuha Peuet, ibu-ibu di sana menggunakan air sumur. Atau kalau kebetulan lagi musim turun ke sawah, hampir setiap pagi mereka berjejer sepanjang saluran mencuci pakaian. Kondisi serupa juga dialami penduduk di dua desa tetangganya.

Menurut sejumlah warga, pihak desa sudah berulangkali melaporkan keluhan itu kepada pemerintah melalui camat setempat. Namun, belum juga ada tanda-tanda untuk ditindaklanjuti. Jalur induk untuk pendistribusian air ke desanya, memang sebagian sudah lama dipasang. Tapi, air tak kunjung tiba setetes pun. “Sampai kapan kami harus menunggu adanya air bersih,” kata seorang ibu rumah tangga.

Kondisi terparah juga dialami ratusan penduduk Kemukiman Ulim Baroh, meliputi Desa Bueng, Geulanggang, dan Tijien Usen. Masyarakat di sana, terutama kaum ibu pada sore hari beramai-ramai mendatangi sumur yang airnya dinilai bisa untuk diminum. Keuchik Geulanggang, M Gade yang ditanya Serambi melalui ponselnya kemarin, membenarkan semua warganya yang berjumlah sekitar 265 KK, belum pernah menikmati air bersih. Warga miskin terpaksa harus mengambil air sumur tua di meunasah desa setempat. Pemerintah, dalam hal ini Distamben (Dinas Pertambangan dan Enegi) Aceh, sudah pernah menggali sumur bor beberapa tahun silam, tapi sial airnya setetes pun tak keluar.

Catatan Serambi, selain Desa Geulanggang, pemerintah juga pernah menggali sumur bor di Gampong Bueng (tetangga Geulanggang). Tapi nasibnya juga begitu. Kedua sumur bor itu kini hanya jadi barang onggokan.(ag)

Renstra Air Minum Disosialisasikan

LANGSA - Rencana Strategis (Renstra) Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Aceh Timur, Senin (12/7) disosialisasikan di aula Bappeda setempat. Rentra itu bertujuan untuk membantu terwujudnya sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkunggan di Kabupaten Aceh Timur secara optimal. Termasuk berbagai macam aspek pendukung, berupa teknis, kelembagaan, pembiayaan, sosial dan lingkungan hidup.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Syaifannur, SH MM, ketika membuka acara Sosialisasi dan Penyususnan Renstra Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) menjelaskan, pemerintah daerah sangat menyambut baik program tersebut, sehingga sasaran yang akan dicapai dalam program ini menjadi tangungjawab bukan saja pemerintah, akan tetapi juga masyarakat serta seluruh stakeholders di Kabupaten Aceh Timu.

“Sebab, pembangunan sarana dan prasarana harus mulai menempatkan masyarakat sasaran sebagai subyek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat benar-benar memahami dan terlibat dalam proses pembanguan sebagai akuntabilitas,” katanya.(is)

Warga Plimbang Konsumsi Air Keruh

BIREUEN – Hingga kini jaringan PDAM Mon Peusangan Bireuen belum tersambung ke sejumlah desa di Kecamatan Plimbang, kabupaten setempat. Akibatnya, warga di kawasan itu terpaksa mengonsumsi air sumur berwarna kuning dan keruh. “Air sumur di daerah kami berwarna kuning dan keruh, sehingga tak layak dikonsumsi. Namun karena daerah kami sampai sekarang belum ada jaringan PDAM, kami terpaksa mengonsumsi air sumur yang keruh itu,” kata Sulaiman, warga Keude Plimbang kepada Serambi, Senin (12/7). Kepala SMA Plimbang, Razali juga mengatakan di sekolahnya juga belum ada jaringan PDAM sehingga siswa terpaksa menggunakan air sumur yang warnanya kuning.

Beberapa warga lain mengatakan, jaringan PDAM baru tersambung ke Desa Seuneubok Seumawe dan beberapa desa lainnya, sementara di kawasan Keude Plimbang dan sekitarnya belum ada. Karenanya, warga setempat mengharapkan Pemda Bireuen segera membangun pipa PDAM ke daerah mereka sehingga kebutuhan air bersih terpenuhi.

Direktur PDAM Mon Peusangan, Isfadli Yahya, yang dikonfirmasi kemarin mengakui jaringan PDAM ke Kecamatan Plimbang belum seluruhnya tersambung. “Hanya sampai kawasan Simpang Nalan dan Seuneubok Seumawe yang sudah tersambung, sedangkan lainnya belum,” ujar Isfadli.

Ditanya kapan jaringan PDAM daerah itu akan dibangun pihaknya, Isfadli mengatakan dalam beberapa bulan ke depan pihaknya belum bisa memastikan kapan jaringan PDAM ke kawasan Peudada dibangun. Karena, menurutnya, hal tersebut sangat tergantung ada tidaknya bantuan dari APBK Bireuen untuk pengadaan pipa dan kebutuhan lain terkait pembangunan jaringan PDAM. “Kami harap warga bersabar, mungkin tahun depan hal itu bisa direalisasikan,” harapnya.(yus)

Kuras Rp30,726 M, WTP mubazir

SIGLI – Wakil ketua komisi B DPRK Pidie, Khairil Syahrial, menyayangkan proyek penyulingan air bersih atau Water Treatment Plant (WTP) yang terletak di kecamatan Keumala Dalam, kabupaten Pidie tidak berfungsi. Padahal proyek ini menguras dana Rp30,726 miliar. “Proyek WTP itu dikerjakan dua tahun lalu. Namun pengerjaannya terkesan mubazir. Sehingga masyarakat tidak dapat menikmati air bersih. Apalagi untuk pembangunan sambungan pipanya sebesar Rp 4,6 miliar,” kesalnya, tadi sore. Menurutnya, bangunan WTP itu bantuan BRR. Dan didesak rekanan segera menyelesaikan proyek tersebut. Jangan sampai WTP menjadi barang rongsokan. Masyarakat di kecamatan Kembang Tanjong, Simpang Tiga, Mutiara, kota Sigli dan sekitarnya belum bisa menikmati WTP. Apalagi, katanya, kota Sigli acap kali terjadi krisir air bersih yang bersumber dari pipa PDAM. Akan tetapi, jika proyek WTP bisa difungsikan, warga kota Sigli tidak sulit lagi memperoleh air bersih. Terpisah, direktur PDAM Sigli, Asmadi Ajie, mengatakan, belum berfungsinya WTP, lantaran adanya perbaikan pipa yang bocor pada lima titik oleh rekanan PT Utama Karya. Sebelumnya, pipa mengalami bocor pada sembilan titik. Tapi telah diperbaiki. “Kami belum tahu kapan WTP berfungsi. Pemkab Pidie belum bisa menerima WTP, jika belum bisa diselesaikan 100 persen. Hasil kajian, WTP mampu menyuplai air 80 liter per detik diperuntukkan untuk kota Sigli, Kembang Tanjong, Mutiara, Simpang Tiga, dan kecamatan lainnya,” pungkasnya. Editor : SATRIADI TANJUNG (dat07/ser)

Sudah Saatnya PDAM Diswastakan

Keluhan masyarakat tentang pelayanan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) tidak pernah reda, bahkan dari hari ke hari terus meningkat. Hal ini tidak lain karena masyarakat memang sangat membutuhkan air, terutama untuk kebutuhan konsumsi dan cucian. Selama ini hanya PDAM yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut, artinya tidak ada pilihan lain bagi warga.

Sayangnya, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap air tersebut tidak mampu dilayani oleh pemerintah. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari persoalan manajemen, sumber daya manusia, hingga permodalan yang tidak seimbang. Akibatnya, masyarakat tetap saja tidak bisa nyaman untuk dapat menikmati ketersediaan air dalam tempo yang lama.

Buktinya, seperti yang dialami warga Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Mereka benar-benar kesal terhadap pelayanan perusahaan daerah itu. Pasalnya, sudah hampir seminggu suplai air bersih ke kawasan itu, macet total. Namun, hingga Jumat pekan lalu, belum ada upaya penanganan dari pihak terkait.

Seperti diutarakan warga Dusun Diwai Makan, Jafar dan Saiful kepada Serambi (edisi Jumat (2/4)), suplai air PDAM ke kawasan itu sudah terganggu sejak lima hari lalu, persisnya sejak Minggu (28/3). Warga mengira, hal itu hanya gangguan sesaat seperti yang biasa terjadi. Ternyata, hingga Senin (29/3), suplai air belum juga normal.

Akibatnya, sejak air PDAM macet, masyarakat di desa tersebut terpaksa membeli air bersih yang dibawa dengan mobil tanki. Jafar dan Saiful menyebutkan, sebagaian warga berpatungan untuk membeli air bersih dengan harga Rp 120 ribu per tanki (ukuran 4.000 liter). Satu tanki bisa digunakan untuk tiga sampai empat rumah.

Sebagian warga lainnya, juga membeli air bersih yang dijual per jeriken yang juga dibawa dengan mobil. Harganya Rp 2.000 per jeriken. Namun, warga desa tersebut merasa dirugikan dengan kondisi itu. Pasalnya, mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli air bersih. Sementara setiap bulan, warga juga harus membayar iuran rutin ke PDAM.

Persoalan serupa sebenarnya bukan hanya dialami warga Lambaro Skep. Tetapi, kondisi itu sudah menjadi pemandangan rutin bagi warga Banda Aceh, terutama yang berada di kawasan Kampung Pineueng, Peurada, Jeulingke, Kampung Jawa, Lampulo, dan lain-lain. Warga setempat bahkan sudah lelah untuk melaporkan kondisi tersebut ke PDAM Tirta Daroy Banda Aceh.

Masalahnya, bukan PDAM Tirta Daroy tidak tanggap atau kurang peduli terhadap keluhan warganya. Tetapi, PDAM memang tidak mampu memenuhi harapan warga, yang tentu saja disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, manajemen, dan juga permodalan.

Untuk itu, kita menilai sudah saatnya Pemko Banda Aceh menyerahkan pengelolaan PDAM Tirta Daroy kepada pihak swasta. Sebab, manajemen swasta tentu saja berbeda dengan manajemen pemerintah. Swasta lebih mandiri dan profesional, sementara pemerintah lebih banyak kepentingan yang bermain di dalamnya. Misalnya saja, titip menitip karyawan yang sama sekali tidak punya keterampilan untuk mengelola PDAM. Akhirnya mereka menjadi beban perusahaan yang terus menerus sepanjang tahun!
(Serambi Indonesia, 05/05/2010)